TenggaraNews.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hilirisasi produk kelapa sawit Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia. Karenanya, ia menyatakan fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini adalah mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.
“Hilirisasi kelapa sawit Indonesia masih memiliki potensi, karena hilirisasi kelapa sawit masih relatif belum berkembang seperti yang terjadi di negara tetangga, Malaysia,” katanya dalam acara positif Program Santripreneur Berbasis UMKM Sawit, Kamis 1 Oktober 2020 sebagaimana dilansir dari situs cnnindonesia.com.
Ia menilai hilirisasi bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lainnya. Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.
Di sisi lain, bendahara negara mengungkapkan sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar. Oleh sebab itu, ia meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.
“Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit,” tuturnya.
Menurutnya, sawit memiliki peranan penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengungkapkan sumbangan devisa dari sektor ini sebanyak US$21,4 miliar, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas.
“Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengamini jika petani kelapa sawit mandiri menghadapi tantangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kelapa sawit. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan membantu petani kelapa sawit mandiri mengatasi tantangan tersebut. Mengingat hampir separuh dari perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani yang hidup di desa.
“Petani menghadapi tantangan sehingga diperlukan penanganan serius dan ikut serta pemerintah,” tuturnya.
Dari segi kualitas, petani juga dituntut untuk tidak hanya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) lebih dari itu, mereka juga dituntut untuk menghasilkan produk setengah jadi hingga siap dipasarkan.
“Petani harus beranjak dari sekadar menghasilkan bahan mentah menjadi setengah jadi atau final untuk dipasarkan,” tuturnya.
Laporan : Rustam
