Jemmy Sebut Putusan Kasasi MA Kesampingkan Fakta Persidangan

TengaraNews.com, KENDARI – Kasus gugatan salah satu nasabah Bank Panin Cabang Kendari terus bergulir. Pasca menjalani sejumlah proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, akhirnya majelis hakim memutuskan memenangkan penggugat (Jemmy). Kemudian, pihak Bank Panin sebagai tergugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT), dan dewi fortuna (keberuntungan) masih berpihak kepada Jemmy, karena PT memutuskan tergugat di posisi yang salah.

Atas putusan PT tersebut, kemudian pihak tergugat melakukan upaya hukum lainnya, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Setelah berproses dalam waktu yang cukup panjang, MA resmi mengeluarkan amar putusannya yang menyatakan Bank Panin berada di posisi yang benar. Dengan kata lain, Jemmy sebagai penggugat kalah pada proses kasasi tersebut.

Kendati demikian, amar putusan MA tersebut tak mengendorkan langkahnya untuk mencari keadilan. Olehnya itu, Jemmy mengaku akan melakukan upaya hukum selanjutnya, yakni melalui Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Hanya saja, dirinya belum menyambangi Kantor PN untuk menlaporkan bahwa Ia akan mengajukan PK. Menurut dia, untuk melakukan PK hanya diberikan dua kesempatan, tetapi tidak ada batas waktu terkait frekuensi untuk mengajukan PK, karena frekuensi waktu itu tidak ada batasannya selama ditemukan bukti-bukti baru yang belum pernah disidangkan PN.

“Putusan kasasi ini tidak melihat fakta-fakta persidangan yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jemmy menjelaskan, bahwa saat dipersidangkan di PN, dirinya memiliki banyak bukti-bukti outentik dan sudah diserahkan ke majelis hakim, semuanya sudah diperiksa pihak majelis secara akurat. Bahkan, dirinya juga sempat mengajukan gugatan yang berlawan dengan pokok perkara dugaan wanprestasi di tahun 2015 lalu dan statusnya NO. Kemudian, di tahun 2016 lalu, Ia kembali mengajukan gugatan baru dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum, oleh majelis hakim dikabulkan sebagaian.

“Dalam salinan amar putusan tersebut tidak disebutkan peraturan atau UU apa, hanya prinsip kehatian-hatian bank saja, dan prinsip ini sudah salah penggunaanya. Sebab, berdasarkan hasil konsultasi hukum yang saya lakukan, prinsip hukum tersebut tidak benar karena tidak ada UU-nya, dalam salinan putusan juga tidak ada butir-butir atau pasal-pasal yang dipaparkan,” bebernya.

Diakuinya, amar putusan tersebut baru diterimanya dari juru sita pada tanggal 5 September 2018.

Dikatakannya, selama tahapan kasasi tersebut berproses, Jemmy juga sudah melakukan laporan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra, pada 7 Desember 2017 lalu. Adapun pokok laporannya yakni dugaan maladminstrasi penundaan berlarut pengiriman berkas kasasi dari PN ke MA. (IC/red)