TenggaraNews.com, KENDARI – Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Doni Septadijaya mengatakan, krisis energi dan gangguan terhadap rantai pasokan dunia berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas yang memicu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi diberbagai negara.
“Inflasi menjadi perhatian berbagai pimpinan negara di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 18 Agustus 2022 bahwa seluruh pihak perlu melaksanakan program kerja yang lebih berdampak demi memastikan bahwa perekonomian bangsa tetap terjaga dan terus tumbuh, ” ujarnya
Lanjut, Doni untuk tingkat inflasi di seluruh wilayah Indonesia mulai menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September 2022, termasuk Provinsi Sultra yang pada September 2022 mencatat inflasi sebesar 5,89%.
“Pada September 2022, inflasi di Sultra mengalami kenaikan sebesar 0,42% secara bulanan atau meningkat 5,89% . Inflasi didorong oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga jasa berbagai komoditas, termasuk angkutan untuk distribusi komoditas pangan yang akhirnya menyebabkan peningkatan harga komoditas pangan,”bebebernya
Untuk itu dia menegaskan, bahwa Peningkatan dan volatilitas harga komoditas pangan bergejolak ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Hal ini disebabkan dampak kenaikan harga komoditas pangan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah.
“Oleh karena itu, kenaikan inflasi komoditas pangan dapat memicu penurunan kesejahteraan akibat tertahannya daya beli masyarakat, “ungkapnya
Sebagai langkah konkret dan responsif dalam memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra, BI dan Pemerintah Daerah bersinergi untuk melaksanakan beberapa quick wins pengendalian inflasi, diantaranya Memperkuat sinergi TIm Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Konsisten melakukan operasi pasar, pasar murah, dan sidak pasar, Implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), Akselerasi realisasi APBD untuk mendukung distribusi komoditas pangan, dan Perluasan Gerakan TABE DI (Tanam cabe kendalikan Inflasi).
Lebih lanjut, Gerakan TABE DI dilaksanakan sebagai bentuk implementasi perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gnpip) di Sultra yang diwujudkan dengan mendorong budidaya komoditas cabai secara organik dengan penerapan konsep Urban Farming pada Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani, hingga Pondok Pesantren.
“Gerakan TABE DI pertama kali dilaksanakan di Kota Kendari pada 22 Agustus 2022 dan telah diperluas ke berbagai daerah lainnya di Sultra antara lain, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Utara, hingga Bombana,” jelasnya
Sebagai upaya perluasan implementasi Gnpip nasional, pada 18 Oktober 2022 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dilaksanakan launching Gnpip sebagai Road To Gnpip Regional Sulampua.
Selanjutnya, pihaknya akan merangkaikan dengan berbagai kegiatan penandatanganan kerja sama antara BI dan pemerintah daerah khususnya Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan hingga unsur pedagang untuk mendukung stabilitas inflasi daerah.
“Berikutnya nanti akan ada seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KAD) Komoditas Bawang Merah antara Pemerintah Kota Baubau dengan Pemerintah Buton Selatan dan Komoditas Telur Ayam antara Pedagang Kota Kendari dengan Produsen Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, “tukasnya.
Laporan : Munir
