TNC, KENDARI – Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) memilih untuk tidak terlibat dalam beragai agenda politik di Indonesia. Apalagi, saat ini tengah menghadapi Pilkada serentak. Hal tersebut diungkapian Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS, Ibnu Munzier.
Menurut dia, KKSS bukanlah organisasi yang berbasis sosial politik. Olehnya itu, seluruh anggota organisasi diharapkan tidak menggunakan nama lembaga, untuk memperoleh manfaat di kegiatan politik.
“Organisasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan rohnya. Jangan dijadikan jualan untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau sampai ada aroma politiknya,” ujarnya politisi Golkar itu.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tak melarang apabila anggotanya terjun ke politik secara individu, karena hal itu merupakan hak bagi setiap orang untuk menentukan arah dukungannya.
“Yang jelas secara formal dari lembaga, tidak ada dukungan politik kesiapa pun. KKSS hanya fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan di bangsa ini,” katanya.
Biasanya, lanjut anggota DPR RI itu, anggota KKSS selalu objektif dan cerdas dalam menentukan pilihan politiknya, sehingga dirinya meyakini organisasi kerukunan ini bersih dari kegiatan dan kepentingan politik.
“Kita sudah sering melihat di beberapa daerah, mereka (anggota KKSS) selalu objektif, dan mengedepankan potensi figur dalam menentukan pilihan,” terang Ibnu Munzier.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua BPW KKSS Sultra, Nurdin Tompo saat ditemui usai pelantikan dirinya, di salah satu hotel di Kota Kendari. Mantan Ketua Asita Sultra ini menegaskan, bahwa organisasi yang dipimpinnya itu tak akan mendukung figur tertentu, dalam kontestasi politik di Sultra 2018 mendatang.
“Saya pastikan KKSS tak akan mendukung salah satu Balon gubernur ataupun bupati, karena organisasi ini adalah paguyuban yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, bukan sosial politik,” ungkap Ketua PHRI Sultra itu.
Laporan: Ichas Cunge
