TenggaraNews.com, KENDARI – Lembaga Kontrol Kebijakan Publik Sultra, memberikan apresiasi atas teguran Mendagri melalui gubernur Sultra, terhadap calon petahana yang melakukan pelanggaran membuat kerumunan massa pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.
“Kami apresiasi sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 1,” kata Dedi Yusran, Direktur Eksekutif Lembaga Kontrol Kebijakan Publik Sultra melalui press rilis.
Tetapi Yusran berharap teguran tersebut tidak hanya ditujukan kepada calon petahana, tapi juga harus disampaikan kepada calon bupati atau wakil bupati yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra atau anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
Seperti diketahui di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), ada calon bupati yang saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sultra dan ada calon wakil bupati yang saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Konsel.
Menurut Dedi, berdasarkan UU Pemda no 23 tahun 2014, disebutkan bahwa DPRD provinsi/kab/kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga berada di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Dalam hal ini berdasarkan pasal 8 UU pemda, maka pembinaan dan pengawasan DPRD provinsi dilakukan oleh.mendagri dan pembinaan dan pengawasan dprd kab/kota dilakukan oleh gubernur.
Untuk itu demi mewujudkan fungsi pembinaan pemerintah pusat dan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap calon, Dedi mendesak agar Mendagri memberikan teguran yang sama kepada calon bupati Konsel yang saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sultra yaitu Muh. Endang SA.
Juga mendesak Gubernur Sultra, agar memberikan teguran kepada Calon wakil Bupati Konsel yang saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD. Konsel yaitu Senawan Silondae,
Laporan : Rustam
