TenggaraNews.com, KENDARI – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoli pimpin Delegasi Bali Process 2023 yang berlangsung di Adelaide, Australia.
Dalam forum internasional itu, Yasonna menegaskan tentang kolaborasi dan pengawasan terhadap perbatasan wilayah negara.
Menurut Yasonna, tingginya kebutuhan sementara disisi lain resources semakin langka, kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi kepentingan kelompok guna meraih keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada.
” Bahkan celah pelangggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar, adalah kawasan perbatasan yang rawan terjadinya penyelundupan manusia,” kata Yasonna sebagaimana rilis dari Kemenkum HAM yang diterima redaksi TenggaraNews.com pada Sabtu, 11 Februari 2023.
Pada pertemuan forum Bali Process 2023, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna Laoly didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya, yaitu Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan.
Bali Process 2023 mengangkat isu kolaborasi dan pengawasan terhadap perbatasan wilayah negara, guna mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktek bisnis yang etis.
Konferensi Bali Process diikuti oleh 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.
Menurut Yasonna, perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi bagi terjadinya penyelundupan manusia atau kejahatan internasional lainnya.
Yasonna menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang, dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku.
“Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha,” kata Yasonna.
“Kami juga telah berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi Acknowlegde, Act, Advance hasil rekomendasi dari Government and Business Forum,” bebernya.
Dalam Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa hal diantaranya sesi Future Collaboration, Menkumham mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia, serta dibutuhkannya penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.
Kemudian pada sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu disikapi oleh anggota forum Bali Process, yaitu meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum, menajamkan kerja sama pengawasan perbatasan, meningkatkan pemanfaatan platform teknologi serta melakukan penelitian hingga menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan
“Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi,” jelas Yasonna.
Lebih jauh, komitmen Kemkum HAM tidak akan menuai hasil optimal, tanpa kerjasama serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis.
“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami memerlukan adanya sinergitas dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual,” harapnya.
Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.
Laporan : Munir
Editor : Rustam
