TenggaraNews.com, JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sedang mengembangkan sistem perizinan usaha semi-online di era Online Single Submission (OSS) untuk daerah yang masih minim listrik dan jaringan internet atau daerah tertinggal.
Pasalnya, ia menyebut sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diluncurkan Senin 9 Agustus 202i tidak dapat diakses merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Kendati belum menyatakan konkret seperti apa sistem yang sedang dibangun tersebut, namun Bahlil memastikan sistem semi-online tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Indosat.
“Ini kami lagi merumuskan dengan Indosat agar betul-betul implementasi dari pada OSS ini bisa berjalan,” katanya pada peresmian OSS secara daring sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.
Bahlil juga tidak menampik bahwa sistem OSS saat ini belum sempurna. Dari tes awal, ia menyebut tingkat keberhasilan OSS sebesar 83 persen. Sedangkan, 17 persennya masih dilakukan perbaikan.
Dengan OSS, Bahlil menyebut pengusaha cilik tidak perlu lagi mengurus secara fisik. Dengan sistem ini, Bahlil mengatakan semakin kecil risiko usaha, maka semakin mudah izin dikeluarkan.
Soal biaya, dia juga menekankan untuk usaha di bawah Rp5 miliar, tidak ada biaya yang dibebankan kepada pengusaha atau gratis.
“Sesuai arahan Pak Presiden, bahwa salah satu intisari UU Cipta Kerja adalah kemudahan berusaha. Untuk UMK yang dulu batas Rp500 juta sekarang jadi Rp5 miliar itu semua gratis,” imbuhnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa implementasi di daerah bakal dipantau langsung oleh Kepala Negara.
Dia mewanti-wanti tidak ada oknum pemerintah yang melakukan pungli atau mengambil uang sogok. Dia menyebut masyarakat bisa langsung melapor kepadanya bila menemukan praktik sogok di lapangan.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka,” pungkasnya.
Laporan : Rustam
