TenggaraNews.com, KENDARI – Himpunan Mahasiswa Lambale Raya (Himlar), Kabupaten Buton Utara (Butur) menyoroti polemik Hipma Butur-Kendari terkait tarik ulur penunjukan Plt. Ketua Hipma, sehingga menimbulkan ketidakpastian pengurus.
Sebab, polemik yang menerpa Hipma Butur menimbulkan kesan antara terjadinya dualisme kepemimpinan dan tidak.
Ketua Umum Himlar Butur, Firdaus M mengatakan, polemik yang terjadi di tubuh organisasi Hipmala merupakan gambaran bahwa lembaga kemahasiswaan di Bumi Tinadea Konasara sedang tidak baik-baik alias tidak ada persatuan.
“Kalau kita kembali pada proses pembentukan atau lahirnya Hipma Butur ini, kami nilai tidak prosedural. Sebab, proses pembentukannya kami duga hanya mengedepankan kepentingan individu atau kelompok,” ujar Firdaus M, Senin 9 September 2019.
Selain itu, kata dia, pihaknya gagal paham mengenai proses pembentukan Hipma Butur, karena dilakukan secara tiba-tiba. Lembaga ini lahir dan tanpa adanya sosialisasi maupun konfirmasi terhadap lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Butur, salah satunya Himlar.
“Berdasarkan hasil musyawarah internasioal pengurus Himlar, tentunya kami bersepakat untuk menyatakan sikap, bahwa Himlar tidak bergabung dalam paguyuban Hipma Butur-Kendari, dan sampai saat ini kami belum mengakui keberadaan lembaga tersebut,” ungkapnya.
Himlar merupakan salah satu paguyuban kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Butur. Selain itu, Himlah juga bagian dari paguyuban desa yang bernaung di tiga desa yakni Desa Kotawo, Lambale dan Desa Lauki yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kulisusu Barat.
Saat ini, Himlar dinahkodai oleh Firdaus M sebagai Ketua Umum, La Ode Kaswan Sebagai Wakil Ketua Umum dan Andrian selaku sekretaris.
Laporan: An
Editor: Ikas
