TenggaraNews.com, KENDARI – Masalah distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Wakatobi, Buton, Muna dan Bombana, perlu perhatian khusus pemerintah.
“BBM bersubsidi di wilayah kepulauan banyak kendala yang dihadapi. Terutama soal distribusinya, karena tidak menyentuh langsung ke masyarakat yang membutuhkan subsidi,” kata Nursalam Lada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Kamis 10 September 2020.
Sampai saat ini, kecenderungan Pertamina hanya mendistribusikan BBM sampai ke SPBU. Sementara SPBU hanya melayani kebutuhan kendaraan roda empat dan roda dua di darat. Sedangkan nelayan yang juga membutuhkan BBM subsidi, tidak terlayani. “Kapal-kapal nelayan dan jhonson butuh BBM, tapi mau beli di SPBU kan susah. Jadi mereka terpaksa beli dipengecer, dengan harga yang sudah mahal,” jelasnya.
Pernyataan ini dikemukakan Nursalam Lada, politisi dari PDIP setelah menyimak perkembangan distribusi BBM subsidi pemerintah di Wangi-wangi yang diduga ada oknum bermain.
“Bila masyarakat melaporkan masalah ini, tentu DPRD dapat memanggil pihak yang berkompeten dalam penanganan distribusi BBM, baik itu Pertamina maupun Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra. Perlu kejelasan dan ketegasan soal distribusi dan pengawasan BBM subsidi,” terangnya.
Politisi asal Wakatobi ini juga mempertanyakan, kuota BBM subsidi di Sultra. Sebab menurut pengamatannya, BBM bersubsidi lebih banyak disalurkan ke kota atau wilayah daratan. Sementara masyarakat pesisir kurang mendapat perhatian.
Karena itu, Nursalam Lada menyarankan, agar pemerintah selalu hadir dalam mengatasi permasalah distribusi BBM bersubsidi. “Harus ada pemerataan,” tegasnya.
Laporan : Rustam
