TenggaraNews.com, KENDARI – Penjabat Bupati Bombana Ir H Burhanuddin MSi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se Sulawasi Tenggara (Sultra) pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Rakor yang digelar di salah satu hotel terkemuka di Kota Kendari itu dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Tengggara. Rakor terkait koordinasi Kepala Daerah Penyelenggara dan Pengawas Pemilu 2024.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Mendampingi Mendagri Tito adalah Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.
Rakor tersebut juga membahas beberapa isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Pj Bupati Bombana Ir H Burhanuddin MSi hadir dalam Rakor yang juga membahas beberapa isu penting.
Seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Burhanuddin usai Rakor mengatakan, Bombana memiliki beberapa program yang berorientasi upaya penurunan angka inflasi. Yaitu one village one product, satu OPD satu hektar, dan program menata kota memberdayakan desa.
“Semua itu untuk menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga yang berujung pada penekanan angka inflasi,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengaku Kabupaten Bombana mendapat penghargaan nominasi penurunan angka inflasi terbaik di Sulawesi Tenggara bersama Kabupaten Muna Barat.
Penghargaan itu diserahkan di Istana Negara beberapa waktu lalu dan diterima langsung oleh Pj Bupati Burhanuddin.
Di bidang penurunan angka prevalensi stunting, kata Burhanuddin, Kabupaten Bombana mengintegrasikan program tersebut dengan Tim Penggerak (TP) PKK.
TP PKK Bombana mendirikan banyak Gerobak Dashat di hampir semua Posyandu.
“Saya pun dan Ibu PKK sudah menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting,” kata Burhanuddin.
Dalam Rakor, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memberikan atensi penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sultra, dan meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi dengan melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.
Juga meminta seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan operasi pasar, dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerah masing-masing dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.
Terkait isu stunting, Mendagri mengingatkan kepada para Bupati/Walikota yang prevalensi stunting di daerahnya naik, agar segera menanggulangi kondisi tersebut dan tak lupa pula mengantisipasi dampak El-Nino yang mengakibatkan banyak kekeringan lahan sehingga meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras.
“Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Kepala daerah harus melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrim dengan cara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” harapnya.
Laporan : Rustam
