TenggaraNews.com, KENDARI– Ribuan warga dari Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali melakukan aksi demo di Kota Kendari pada Senin, 31 Oktober 2023.
Massa mendatangi Kantor Gubernur Sultra dan DPRD Provinsi Sultra.
Massa menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk turut memikirkan nasib warga yang kini kehilangan pekerjaan, setelah kegiatan operasional PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhenti untuk sementara waktu.
Massa yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Konkep, merupakan bekas karyawan PT GKP yang sudah bekerja kurang lebih selama satu tahun.
“Selama satu tahun terakhir kami memiliki pendapatan yang pasti setiap bulan, bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari bekerja di tambang. Sekarang, hal itu tidak bisa lagi kami dapatkan setelah kegiatan tambang untuk sementara berhenti dan kami terkena efisiensi. Karena itu kami datang meminta perhatian pemerintah dan DPR untuk memperhatikan nasib kami, yang saat ini kehilangan pekerjaan,” kata Fadlan, salah seorang warga Wawonii yang ikut melakukan demonstrasi.
Terhentinya kegiatan operasonal PT GKP di Pulau Wawonii, tidak saja menyisakan ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar tambang.
Warung-warung makan yang mulai tumbuh sejak kehadiran perusahaan, rumah kontrakan, kedai kopi juga toko-toko kelontong, kini sepi dan pendapatan jauh menurun drastis.
“Dulu, kos-kosan belum selesai dibangun, sudah banyak peminat, bahkan kami sampai menolak karena jumlah kamar yang terbatas. Sekarang, dari 10 kamar kos, kosong, tidak ada satupun terisi,” demikian cerita Sajehan, pemilik rumah kontrakan di Rokoroko.
Tidak hanya Sajehan seorang, banyak juga warga lain di Rokoroko Raya yang mulai membuka usaha rumah kontrakan, kini kosong dan tidak terisi.
Begitu juga dengan usaha rumah makan yang mulai bermunculan di sekitar lokasi tambang PT GKP, kini kehilangan pelanggan. Pendapaan menurun drastic, hingga 80 persen.
“Dulu saya buka toko sampai tengah malam dan selalu ramai. Sekarang jam 10 malam, sudah tutup. Tidak hanya saya tetapi juga pelaku usaha lain. Terasa sekali sepi semenjak kegiatan tambang berhenti. Kami berharap kegiatan tambang ini Kembali berjalan, agar perekonomian bisa Kembali membaik,” ungkap Hendra, pemilik toko kelontong.
Karena itulah, usai melakukan demonstrasi ke pemerintah dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada 23 Oktober 2023 lalu, massa secara mandiri dan sukarela mendatangi dan menuntut kepada pemeritah Provinsi dan juga DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperhatikan nasib mereka.
“Dengan melihat kodisi di masyarakat pasca terhentinya kegiatan operasional PT GKP, maka kami tergerak utuk meminta kepada pemerintah agar juga memperhatikan nasib kami. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Perekonomian yang mulai bertumbuh kembali lesu. Dan aksi ini merupakan aksi murni yang lahir dari keresahan dan kegelisahan kami sebagai masyarakat Wawonii,” ujar Andiman, Jenderal lapangan aksi Persatuan Mahasiswa Masyarakat wawonii (PMWM).
Dalam aksi yang berlagsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sultra tersebut, terdapat beberapa tuntutan massa, yakni : mendukung investasi pertambangan dan investasi lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Selanjutnya meminta kepada pemerintah provinsi untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Massa dalam tuntutannya juga memintah kepada pemerintah provinsi Sultra untuk mengambil langkah, agar PT Gema Kreasi Perdana dapat segera Kembali beroperasi.
Terakhir, mereka juga mengecam tindakan beberapa oknum yang selalu mengatasnamakan masyarakat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menolak hadirnya investasi pertambangan di Pulau Wawonii.
Kehadiran PT GKP di Pulau wawonii, memiliki dampak positif dan memberi multiplier effect yang cukup besar.
Hal ini disampaikan oleh Rustam, salah satu warga Rokoroko Raya.
Menurut dia, jaringan listrik di wilayah Rokoroko mulai hadir semenjak perusahaan hadir.
Diawali dengan program di bidang CSR yang bernama Desa Terang. Setelahnya, pada 2019, Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun kemudian menyambungkan jaringan listrik di wilayah Rokoroko.
“Dulu kita pake mesin jenset di masing-masing rumah. Sekarang setelah program perusahaan, PLN masuk dan kita sudah bisa merasakan listrik 24 jam,” ungkapnya.
Pun demikian terkait akses telekomunikasi. Dulu, untuk bisa berkomunikasi dengan sudara atau kolega di luar daerah, harus menempuh perjalanan jauh.
Sekarang semenjak perusahaan hadir, jaringan telekomunikasi dibangun dan semua warga bisa menikmatinya.
“Banyak sekali bantuan yang sudah diberikan perusahaan. Perbaikan jalan, jembatan, membuat UMKM untuk memproduksi dan mengolah kelapa dan jambu mete maupun juga di bidang Kesehatan dan sebagainya. Kami sudah merasakan manfaat kehadiran perusahaan. Karena itu, kami minta kepada pemerintah agar perusahaan bisa kembali beroperasi dan agar investasi pertambangan atau lainnya bisa ada di tanah kelahiran kmi ini,” harapnya.
Laporan : Rustam
