TenggaraNews.com, KENDARI – Keputusan pihak panitia musyawarah daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), soal kewajiban setiap kandidat bakal calon ketua umum (Balontum), untuk memberikan biaya pendaftaran sebesar Rp 125 juta, masih terus dipertanyakan berbagai pihak. Salah satunya adalah Balontum Hendrawan Sumus Gea.
Biaya tersebut dinilainya terlalu besar. Olehnya itu, pengusaha ini memastikan diri akan tetap maju dalam bursa pemilihan Ketum BPD HIPMI, tapi tak akan membayar biaya pendaftaran seperti yang telah ditetapkan pihak panitia Musda.
Menurut dia, penetapan biaya pendaftaran sebesar itu tak disebutkan dalam ADRT organisasi, sehingga jika tetap dipaksakan untuk diterapkan, maka biaa dipastikan marwah HIPMI telah hilang.
“Logikanya bayar Rp 125 juta itu untuk apa, sementara kalau kita mau berbuat tentu akan mengeluarkan anggaran. Jadi memang beda dengan ambisi, kalau yang berambisi itu kan kita tidak tahu targetnya apa. Saya hanya ingin mengetuk pintu hati masyarakat secara umum dan terkhusus untuk para panitia Musda,” ujar penerima pemuda inspiratif KNPI Sultra itu.
Hendrawan menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk melawan panitia, apabila dirinya tak terakomodir sebagai salah satu Balontum, dengan alasan tak membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 125 juta. Sayangnya, Ia masih enggan membeberkannya kepada awak media.
“Ini bukan langkah sakit hati, perlu dicatat ini. Melainkan sebuah langkah penyelamatan terhadap organisasi, untuk mengembalikan marwahnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan, Musda hendaknya menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan, bukan malah terkesan lebih menonjolkan materi.
Pada dasarnya, kata dia, HIPMI telah kehilangan marwah untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha muda. Seharusnya organisasi ini dibuat lebih terbuka kepada masyarakat secara umum, tapi fajtanya sekarang terkesan lebih eksklusif dan elitis.
“Marwah organisasi ini sudah hilang. Pancasila merupakan landasan dari HIPMI, hal inilah yang harus dikembalikan. Poin-poinnya seperti gotong royong dan sebagainya,” kata Hendrawan.
Untuk kesekian kalinya, dia menegaskan bahwa dirinya akan etap maju meski tak membayar biaya pendaftaran yang telah ditentukan panitia. Jika pada akhirnya Ia tetap digugurkan para panitia, maka dirinya mengembalikan ke publik untuk menilai hal tersebut.
Hendrawan juga mengaku, dirinya sudsh pernah menanyakan kepada panitia, terkait peruntukan biaya pendaftaran sebesar itu. Tapi, lagi-lagi tidak ada yang bisa menjabarkan peruntukan anggaran tersebut. Alasan paling mendasar yang sering disampaikan yaknk untuk membiaya Musda. Padahal, sudah bisa dihitung-hitung seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar tahapan tersebut.
“Saya juga sudah tanya teman-teman di daerah lain, pendaftarannya tidak sebesar itu kok. Kalau saya lihat, ini bagian dari cara mereka untuk menghentikan langkah seseorang, jadi Musda ini bisa saja hanua formalitas nanti,” pungkasnya.
Laporan: Ikas Cunge
