TNC, KENDARI – Ratusan perawat honorer yang menggelar aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 2 Oktober 2017 mengaku kecewa terhadap anggota DPRD Provinsi Sultra, yang tak satu pun berada di kantor parlemen tersebut. Padahal, wakil rakyat dipilih untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sultra, Wayan Sukanta.
Aksi massa menyayangkan kondisi tersebut, karena aspirasi yang mereka (pendemo) sampaikan hari ini tak ada satu pun wakil rakyat yang menerimanya, akibat seluruh anggota DPRD sepertinya kompak tak masuk kantor. Meski massa aksi melakukan sweaping di gedung DPRD Sultra guna mencari anggota dewan, namun hasilnya nihil.
“Tidak ada satupun anggota DPRD,” ujar Wayan Sukanta.
Dia menambahkan, aksi yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya, dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, dimana kesimpulannya ialah DPR akan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi tempat perawat bekerja.
“Sampai hari belum ada realisasi dari kesepakatan RDP tersebut. Saat ini honorer perawat ada yang menerima gaji sebesar Rp 300 ribu per bulannya,” tambahnya.
Ketua Gerakan Nasional Perawat Honorer Idonesia Sultra, Arzan menjelaskan, pihaknya menuntut agar petugas kesehatan khususnya para perawat diberikan upah yang layak sesuai UMK ataupun UMR.
“Profesi kami kerap bersentuhan langsung dengan penyakit,dan resikonya besar, namun pemerintah seakan tidak memperdulikan hal ini,” katanya.
Selain menggelar aksi demonstrasi, ratusan perawat ini juga memutuskan untuk mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Hingga berita ini terpublikasi, belum ada peryataan resmi dari DPRD Provinsi Sultra. Sebab, seluruh wakil rakyat tak satu pun ditemui di gedung parlemen tersebut.
Laporan: Ikas Cunge
