TenggaraNews.com, KENDARI – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Salam Sahadia mendesak Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19.
Salam Sahadia menyebutkan, bahwa saat ini banyak harapan masyarakat agar DPRD Sultra segera membentuk Pansus penanganan virus corona.
Olehnya itu, politisi Partai Demokrat ini meminta pimpinan dan anggota DPRD provinsi agar segera duduk bersama, untuk membentuk Pansus yang dimaksud.
Sebab, lanjutnya, Satgas yang ada saat ini dianggap lamban menjalankan tugasnya. Padahal, anggaran yang diberikan sebanyak ratusan miliar.
“Pimpinan DPR harus segera membentuk Pansus, dalam rangka melakukan pengawasan kinerja Gugus Tugas Covid-19 Sultra. Pansus DPR yang dibentuk juga akan mengawasi relokasi dana refocussing untuk penanganan virus corona,” ujar Abdul Salam Sahadia, Kamis 16 April 2020.
Lebih lanjut, Ia menyebutkan, bahwa ada tiga alasan yang cukup mendasar sehingga dirinya mendorong Ketua DPRD Sultra segera membentuk Pansus Pengawasan Terhadap Gugus Tugas Covid-19.
Adapun ketiga alasan mendasar tersebut yakni saat ini jumlah kasus postif terpapar Covid-19 semakin meningkat. Selanjutnya, terkait adanya resposisi anggaran dan pemetaan penyaluran bantuan alat penanggulangan dan kewaspadaan.
Berdasarkan rincian data dari gugus tugas penanganan Covid-19 Sultra, saat ini tercatat 27 kasus terkonfirmasi positif, 3 kasus baru 4 kasus sembuh dan 22 kasus sedang menjalani perawatan serta satu kasus meninggal dunia.
Sedangkan yang berstatus (PDP) per hari ini sebanyak 14 kasus, sedangkan yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 329, dan yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) berjumlah 94 kasus.
Abdul Salam Sahadia menilai langkah Gugus Tugas dalam upaya penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Sultra masih sangat lambat. Hal itu dibuktikan dengan melihat jumlah warga Sultra yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19 kian bertambah.
Abdul Salam Sahadia menjelaskan, kinerja Gugus Tugas bentukan pemerintah dianggap belum tegas dalam memutus rantai penularan Covid-19 Sultra.
“Kita melihat adanya gerakan lamban di pemerintah dalam menangani Covid-19, sehingga kita ingin masuk dalam hal pengawasan sekaligus mendorong dan memberikan dukungan langsung, ini sebagai tugas kita,” tegasnya.
Sejak Covid-19 masuk di wilayah bumi anoa, khususnya di Kota Kendari, terlihat sejumlah aktivitas masyarakat tidak hanya terganggu namun tertunda. Tidak sedikit masyarakat Sultra yang kehilangan penghasilan akibat wabah ini, sehingga pemerintah juga harus memikirkan dampak sosial dan ekonomi akibat virus corona.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan segala kebutuhan bahan pokok masyarakat, agar tetap terpenuhi akibat wabah virus corona.
“Apalagi ini menjelang Ramadhan. Kasihan rakyat kita, jika pemerintah tidak carikan solusinya,” pungkasnya.
Laporan: Ikas
Berita ini mengalami perubahan judul. Dari judul sebelumnya “Salam Sahadia Desak DPRD Sultra Bentuk Pansus Pengawasan Gugus Tugas Covid-19”. Dirubah menjadi “Salam Sahadia Usul Pembentukan Pansus Pengawasan Gugus Tugas Covid-19”.
