TenggaraNews.com, KENDARI – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra menggelar unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa, 17 Oktober 2023.
Demo tersebut dalam rangka menuntut pemerintah melalui anggota dewan, agar mengeluarkan surat rekomendasi sehingga sopir-sopir itu bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan.
Hal itu disampaikan koordinator aksi, Rolansya. Dikatakannya wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepualuan tidak berkontribusi terhadap wilayah konstituennya.
Pasalnya, perwakilan rakyat seolah menutup mata terhadap pihak-pihak orang yang mengatasnamakan masyarakat untuk menghalangi aktifitas pemuatan sopir.
Kemudian sopir dump truk juga dibatasi jumlah tonase pemuatan.
“Kami minta pemerintah terkait untuk berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi jumlah tonasenya, delapan ton. Ketika kami hanya muat delapan ton maka kami tidak mendapatkan keuntungan, apalagi kami beli solar eceran,” ungkap Rolansya.
“Ketika hal itu memang harus dilakukan jangan hanya kami yang ditertibkan, tetapi seluruh sopir dump truk di wilayah Sultra harus ditertibkan. Di sinilah harusnya wakil rakyat dapil VI turun tangan untuk memperhatikan kami, tetapi faktanya mereka tidak menemui kita,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang menghalang-halangi aktifitas hauling.
“Pada dasarnya kami merasa terganggu dengan pemalangan itu, karena setiap kami melintas dipalang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini harus ditindak tegas, karena kami memiliki legalitas lengkap terutama izin jalan, karena kami khawatir jangan sampai ada kontak fisik,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat di Dapil VI untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dalam hal memilih legislator yang terpilih pada Pilcaleg 2019-2024.
Pasalnya anggota legislatif tersebut tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama di wilayah konstituennya.
“Dimana mereka, kita datang unjuk rasa mereka tidak menemui kita, apalagi memperjuangkan aspirasi kita. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat, kesejahteraam rakyat, mereka hanya memikirkan nasib sendiri. Untuk itu, kita jangan salah memilih ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota dewan Dapil VI, Herry Asiku yang juga wakil Ketua DPRD Sultra mengapresiasi demontrasi yang digelar, karena dengan seperti itu maka dapat mengetahui aspirasi masyarakat.
“Pada dasarnya kita anggota dewan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kami merupakan penyambung aspirasi masyarakat,” jelasnya melalui teleponnya.
Terkait permintaan persatuan sopir dump truk Kabupaten Konawe, dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sultra dan pemerintah terkait, agar mereka diberikan kebijakan.
“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa jalan yang dilalui tersebut maksimal muatan 15 ton, tetapi kita koordinasikan dulu,” bebernya.
Sementara tambah Ketua DPD Golkar Sultra itu terkait pemalangan itu sudah meresahkan, sehingga aparat penegak hukum (APH) terutama Kepolisian harus bertindak tegas.
“Jangan sampai pemalangan ini ada tendesi lain dan menguntungkan diri dan kelompok, sehingga pihak Kepolisian segera turun tangan, jangan sampai timbul masalah baru. Persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena merugikan masyarakat,” tegasnya.
Laporan : Rustam
