TenggaraNews.com, KENDARI – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sudirman meminta pihak pemerintah pusat agar tak buat gaduh, apalagi melontarkan pernyataan ke publik yang seakan-akan mengadu domba pemerintah dan masyarakat.
Sorotan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjawab pernyataan dari pihak BNPB, yang meminta agar masyarakat Kota Kendari tidak mematuhi instruksi wali kota, tentang melakukan total aktivitas di dalam rumah selama tiga hari, dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 di Kota Kendari.
“Apa yang dikatakan oleh pihak BNPB pusat ini jelas buat gaduh. Kami minta jangan sampai pemerintah pusat terlalu mencampuri urusan daerah, karena yang tahu tentang daerah kan kita bukan mereka yang berada di pusat sana. Cukuplah di sana saja yang banyak terpapar, kami tidak mau terjadi di daerah kita ini,” tegas Sudirman, Jumat 10 April 2020.
Lebih lanjut, anggota Komisi III ini mengaku mendukung langkah Wali Kota Kendari melalui instruksi tersebut. Sebab, hal itu merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Menurutnya, meskipun masih ada kekurangan di sisi lain, namun setidaknya apa yang dilakukan wali kota bisa mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Kendari.
“Apalagi, saya lihat mayoritas masyarakat Kota Kendari patuh terhadap instrukski tersebut. Kita berharap upaya ini bisa efektif dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota kita ini,” ujarnya.
Ditanya soal pemenuhan kebutuhan warga, Sudirman menjelaskan, bahwa harus dipahami jika Pemkot Kendari masih memiliki keterbatasan. Meski sudah membagikan paket Sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, namun kemampuan Pemkot belum bisa mengakomodir semua masyarakat kota.
Olehnya itu, Sudirman mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk membantu semua daerah di bumi anoa, dalam hal pembagian paket Sembako kepada masyarakat.
“Apa yang dilakukan Pemkot Kendari, ini bentuk pencegahan yang baik bagi kami, karena terbukti masyarakat sangat antusias mendengar arahan tersebut. Jadi jangan lagi ada arahan dari pusat, bahwa jangan diikuti, buat gaduh lagi di masyarakat kita,” pungkasnya.
Laporan : Ikas
