TenggaraNews.com, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kini diperhadapkan dengan devisitnya anggaran, dan menyebabkan banyaknya tunggakan klaim pelayanan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes). Sehingga Kementerian Keuangan berjanji akan memberikan bailout Rp 4,9 miliar, sebagai langkah pemerintah mengurangi beban BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, ternyata masih banyak peserta mandiri yang belum membayarkan iurannya, bahkan menunggak hingga tahunan. Khusus untuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kendari, jumlah peserta yang menunggak mencapai 86,7 ribu.
Kepala BPJS Kesehatan Kendari, Hendra menyebutkan, berdasarkan data per Agustus 2018, total iuran yang belum diterima dari puluhan ribu peserta tersebut yakni Rp 32 miliar.
Hendra menambahkan, puluhan miliar anggaran yang seharusnya diterima pihak BPJS Kesehatan, dari puluhan ribu peseta itu terdiri dari kelas 1 sebanyak 9 ribuan jiwa atau Rp 8,5 miliar. Kemudian, 16.500 peserta dari kelas 2,
“Sedangkan untuk kelas 3 ada 60 ribu peserta, dengan total iuran Rp 14,9 miliar,” ujar Hendra kepada awak media saat menggelar media gathering, Selasa 24 September 2018.
Menurut dia, kondisi tersebut menggambarkan minimnya semangat gotong royong peserta JKN di Sultra. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada pembayaran klaim dari mitra yakni fasilitas kesehatan (Faskes).
“Pada dasarnya, konsep JKN ini kan gotong royong. Tapi, dengan masih banyaknya peserta yang sudah terdaftar tapi menunggak iurannya. Ini kan menunjukan masih minimnya semangat gotong toying di daerah kita ini,” pungkasnya.
