TenggaraNews.com, KENDARI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra, geram melihat kondisi terjadinya kelangkaan BBM subsidi jenis solar (Biodisel) di sejumlah SPBU di Kota Kendari.
Kelangkaan ini menyebabkan antrian panjang di beberapa SPBU, seperti SPBU Teratai yang terletak di By Pass Kota Kendari. Kemudian antrian juga terjadi di SPBU Wua-wua dan SPBU Anggoeya serta SPBU Anduonohu.
Ironisnya sopir-sopir truk yang dominan pakai solar bersubsidi rela antri berjam-jam lamanya, tak mendapat bagian solar karena habis.
Tak sedikit dari mereka, membeli Solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Tentunya dengan harga dua kali lipat dari harga eceran di SPBU yang hanya Rp5.150 per liter.
Padahal suplai BBM dari Terminal BBM Pertamina terbilang lancar dan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, sesuai peruntukan solar subsidi.
Namun melihat fenomena ini, justru solar subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat seakan-akan mubasir di mata pemerintah.
Politisi muda Golkar ini menduga, kelangkaan terjadi diduga kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan.
Apalagi harga solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik awal April 2022 ini.
Diketahui harga Solar non subsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter.
“Harga solar industri lagi meroket. Jadi ada besar kemungkinan solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya pertambangan,” ujar ketua alumni SMANSA Kendari ini.
DPRD Sultra pun, melalui AJP mewarning dengan keras SPBU-SPBU yang ada di Kota Kendari, agar tidak menjual belikan solar subdisi ke perusahan tambang.
Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh stackholder baik, Pertamina, Pemerintah melalui Dinas ESDM dan aparat kepolisian untuk turut mengawasi SPBU di Kota Kendari.
Tak tanggung-tanggung, ia meminta kepada Pertamina supaya memberikan sanksi berat, terhadap SPBU yang berani menjual Solar subsidi ke perusahan tambang.
“Yang terberat izinnya harus di cabut, tapi di Pertamina ada mekanisme sanksi sebelum izinnya di cabut,” jelas pemilik Tagline ‘Kendari Bisa’ itu.
Dalam waktu dekat, tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, pihaknya akan menjadwalkan turun ke SPBU, guna mencari tahu penyebab kelangkaan Solar subsidi dan BBM jenis lainnya seperti Pertalite.
Laporan : Bing
