TenggaraNews.com, WAKATOBI – Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M, bersama Gubernur Ali Mazi memimpin rapat persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang akan digelar di Kabupaten Wakatobi pada bulan Maret mendatang.
Hal ini terungkap dalam rapat yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi bersama jajaran Kementerian ATR/BPN di Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada Minggu, 19 Desember 2022.
Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M, bersama Gubernur Ali Mazi memimpin jalannya rapat yang digelar secara hibrid. Pada kesempatan itu, dibicarakan hal-hal teknis secara mendetail terkait penyelenggaraan GTRA Summit 2022.
Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain anggota DPR RI Komisi II Ir. Hugua, Bupati Wakatobi H. Haliana, SH dan Kepala OPD terkait.
Tujuan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus rapat koordinasi ini adalah untuk meninjau kesiapan Pemda dan BPN Wakatobi dalam penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang rencananya akan dihelat pada Maret 2022 mendatang.
Sesuai agenda, kegiatan GTRA ini bakal dihadiri ratusan pejabat negara. Untuk itu Wamen ATR/BPN Surya Tjandra dan Gubernur Ali Mazi sangat mengharapkan kesiapan Pemda Wakatobi dalam penyelenggaraan tersebut.
“Jadi kedatangan kami untuk melihat langsung kesiapan Pemerintah Daerah dan masyarakat Wakatobi dalam menyambut Presiden Joko Widodo di acara GTRA di bulan Maret 2022 mendatang. Mudah-mudahan kabarnya akan kami sampaikan segera,” kata Wamen ATR/BPN Surya Tjandra dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Wakatobi.
GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain yang tergabung dalam GTRA. Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
Sekadar diketahui, GTRA dibentuk dari Pemerintah Pusat hingga kabupaten. Tim GTRA Pusat beranggotakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra berharap, momentum kehadiran Presiden Joko Widodo di Wakatobi nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah se-Sultra guna menyampaikan kepentingan pembangunan, terutama mendorong sinkronisasi pembangunan yang memiliki banyak pulau. Di tingkat Provinsi Sultra, dibentuk Tim GTRA Provinsi Sultra yang diketuai oleh Gubernur Ali Mazi.
Selain meninjau kesiapan GTRA Summit dan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Sama Liya Bahari, Surya Tjandra juga melakukan dialog langsung bersama masyarakat suku Bajo, Kecamatan Kaledupa.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian melakukan tugas harian bersama dinas-dinas terkait di tingkat provinsi, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, dan lain-lain.
Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota yang diketuai oleh bupati/walikota. Bersama bupati/walikota, kepala kantor pertanahan beserta organisasi perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan reforma agraria yang berkelanjutan.
Laporan : Bing
