TenggaraNews.com, KENDARI – Wabah Covid-19 di Indonesia makin meningkat dan persebaranya sudah merata ke 34 provinsi di Indonesia. Hingga hari ini, jumlah kasus di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 16 orang.
Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Hugua menilai bahwa dalam konteks otonomi daerah, Pemda harus mengambil alih komando secara cepat, tegas dan mandiri untuk segera menyusun strategi dan langkah mitigasi bencana Covid 19 yang terstruktur, masif serta terukur melalui APBD Perubahan masing masing sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
Menurut Hugua, hal ini mendesak untuk menghindari pemberlakuan PSBB di daerah lain seperti DKI Jakarta saat ini. Salah satu pola pendekatan yang tepat adalah menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling), pada tingkat lingkungan/RT di Seluruh Indonesia.
Hugua menambahkan, Siskamling adalah sistem gotong royong yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini terbukti mampu menekan angka kriminal secara signifikan.
Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Pemda 6 Negara CTI ( LGN- CTI) ini menilai, bahwa pola ini sebenarnya sudah berjalan pada tingkat desa dan lingkungan RT saat gerakan pembatasan jalan di kawasan pemukiman, sejak Covid-19 ini merebak, namun belum dibangun sistem dan mekanisme kerjanya saja.
“Mestinya Ketua RT sebagai koordinator Covid-19 di lingkungan RT masing masing membuat sistem, seperti jadwal jaga bergilir secara merata kesemua warga, menyusun sistem dan mekanisme kerja dan memobilisasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan sistem tersebut,” beber politisi PDI Perjuangan ini, Sabtu 11 April 2020.
Hugua menambahkan, semuanya ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang yang terinfeksi Covid l-19 tercatat, tertangani dan terlaporkan ke pusat rujukan sehingga dengan mudah pasien terpantau perkembanganya, dan juga eskalasi penyebaran virusnya ke keluarga atau tetangganya dapat dicegah secara dini.
Lebih lanjut, Hugua menyebutkan, bahwa hal yang sama juga berlaku pada pendatang baru masuk ke lingkungan RT, petugas jaga dapat memeriksa suhu tubuh, mengantar kenpusat rujukan jika mencurigakan untuk selanjutnya mendapatkan tindakan medis.
Ketua PHRI Sultra ini menambahkan, bahwa petugas jaga juga dapat memantau secara ketat proses isolasi mandiri selama 14 hari warga pendatang baru tersebut, dan dipastikan yang bersangkutan terpenuhi kebutuhan dasarnya selama isolasi mandiri, sehingga tidak kemana-mana menyebarkan virus corona ke tetangga.
“Siskamling juga merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan bantuan sosial dan APD, bahkan sebagai tempat pelaksanaan rapid test, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta, karena data yang dimiliki sangat akurat,” tambahnya.
Hugua berharap agar Gubernur Sultra, Ali Mazi menerbitkan surat edaran kepada semua bupati dan wali kota di Sultra untuk mengaktifkan kembali Siskamling di dearahnya masing-masing, guna menghindari Sultra sebagai daerah penerapan PSBB baru nantinya.
Jika pola Siskamling sebagai program buttom up ini berfungsi dengan baik dan bersinergi dengan program top down dari pemerintah pusat, maka pasti akan mampu menekan jumlah korban dan laju penyebaran Covid-19 secara signifikan di Sultra.
Hugua mengingatkan, berdasarkaan simulasi dari berbagai lembaga, baik yang dilakukan oleh BIN, ITB dan UI, maka disimpulkan bahwa puncak sebaran Covid-19 di Indonesia mulai pada pertengahan April hingga Juni 2020. Hal ini relevan dengan kurva JP Morgan Insurance yang mencatat bahwa laju penyebaran Covid-19 di Indonesia masih berada pada posisi ke-3 setelah Filipina dan Brazil, yang masih barada di dasar kurva dan segera akan meningkat tajam mencapai puncak kurva dalam waktu dekat.
“Kita berharap untuk dapat segera melewati masa-masa sulit ini, dan Indonesia mengikuti jejak Cina dan Korea Selatan yang telah melewati puncak kurva dan aktivitas bisnis serta sosial mulai berangsur pulih,” tutupnya.
Laporan: Ikas
