TenggaraNews.com, WAKATOBI – Pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) perlu dikawal semua elemen masyarakat, pasalnya rentan dengan penyalahgunaan.
Pendataan BLT-DD dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 yang divalidasi, finalisasi dan ditetapkan data KK-nya melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dokumenya dilegalisasi oleh Kepala Desa.
Meskipun pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diberikan surat tugas oleh Kepala Desa, namun perlu diketahui, bahwa yang tidak boleh menerima BLT-DD salah satunya adalah unsur perangkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3MD) Wakatobi, La Ode Husnan mengatakan, bahwa perangkat desa tidak boleh menerima.
“Perangkat desa tidak boleh, ini bantuan khusus untuk orang miskin dalam artian kehilangan mata pencaharianya akibat pandemi wabah corona,” terang La Ode Husnan, belum lama ini.
Lebih lanjut, La Ode Husnan menambahkan, yang termasuk unsur perangkat desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi, dan Kepala Wilayah atau Kepala Dusun.
Ia juga menegaskan, bahwa yang menjadi sasaran BLT-DD itu sesungguhnya adalah masyarakat miskin yang tidak bekerja akibat adanya wabah corona, sehingga sumber pendapatan ekonominya terganggu.
“Persoalannya adalah mereka yang bekerja tanpa ada gaji bulananya. Kalau yang mereka itukan di gaji perbulan dan belum ada istila bahwa mereka tidak terima gaji,” ujar La Ode Husnan.
Untuk itu, Mantan Camat Wangi-wangi Selatan itu menegaskan, bahwa para kepala desa untuk tidak main-main dalam BLD-DD Tahun 2020 ini. Pasalnya, konsekuensi hukumnya jelas dan jika terjadi penyalahgunaan maka siap-siap yang bersangkutan di proses secara hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Laporan : Syaiful
