TenggaraNews.com, KENDARI – Diduga ada 400 unit alat berat milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang beroperasi wilayah tambang Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), belum membayar pajak. Padahal kewajiban itu sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Saya minta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui kantor Samsat dan aparat kepolisian Sultra segera mencermati masalah ini. Sebab saya mendapat laporan dari warga, ada sekitar 400 unit alat berat VDNI yang beroperasi namun belum membayar kewajiban pajaknya,” kata Abdurrahman Shaleh, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Rabu (3/7/2019).
Alat berat yang dimaksud politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meliputi dump truck, buldoser, eskavator, crane dan tracktor. Alat berat itu masuk ke wilayah Sultra melalu pelabuhan Jeti milik VDNI di Morosi. Masuknya alat tersebut diduga tidak ada pemberitahuan secara resmi, karena dipasok dari luar negeri.
Ini menjadi sorotan Abdurrahman Shaleh, setelah membandingkan alat berat yang berplat nomor polisi DT atau DD yang beroperasi di Sultra tetap dikenakan pajak, sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khususnya pada Bab II, bagian kesatu jenis pajak Pasal 2 (1) jenis pajak provinsi terdiri atas ; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
“Lihat saja alat berat berupa dump truk berplat DT dan DD, ketika masuk beroperasi di wilayah Sultra harus membayar pajak. Nah bagaimana dengan alat berat VDNI yang sudah beroperasi tapi belum membayar kewajibannya. Inilah yang perlu dicermati semua pihak, agar ada persamaan perlakuan dari sisi hukum,” jelasnya.
Abdurrahman kemudian menyarakan kepada manajemen perusahaan tambang PT VDNI membayar kewajiban pajaknya. “Bayarnya kan satu kali dalam satu tahun. Jadi saya kira tidak ada masalah. Semoga sorotan ini dapat menjadi perhatian Pemda dan aparat kepolisian,” harapnya.
Laporan : Rustam
