TenggaraNews.com, KENDARI – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) kembali melaksanakan reses masa sidang I Tahun 2022-2023.
Penyerapan aspirasi, AJP memilih lokasi reses di Kompleks BTN I Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada Kamis, 2 Februari 2023.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan permintaan menyangkut kebutuhan masyarakat yang berada di Kompleks BTN I.
Salah satunya, tokoh masyarakat BTN I, Muhtar mengatakan, banyak masyarakat yang menginginkan perbaikan drainase.
Sebab, jika musim penghujan kemampuan drainase saat ini sudah tidak dapat menampung debit air.
Karena keterbatasan penampungan air, akhirnya air hujan tersebut merembet ke rumah-rumah warga.
Selain itu, Muhtar juga meminta kepada AJP agar memfasilitasi pembuatan sumur bor, membangun jalan rabat beton, tempat sampah dan gundukan buatan atau akrab disebut polisi tidur.
“Kami bersyukur, pak AJP datang di tempat ini menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan permintaan kami bisa direalisasikan,” ujar .
Setelah mendegar aspirasi masyarakat yang rata-rata menyoal masalah infrastruktur, AJP mengatakan bahwa dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga BTN I.
Semua keluhan termasuk permintaan warga bakal ditindaklanjutinya dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait, untuk mengecek secara langsung.
“Saya akan tindaklanjuti hasil reses hari ini, jika berkaitan dengan infrastruktur seperti drainase, tempat sampah, sumur bor kita akan hadirkan Dinas PUPR dan Cipta Karya,” katanya.
Hanya ditegaskannya, terkait permintaan warga tidak begitu saja langsung direalisasikan. Semua punya tahapan dan proses yang cukup panjang hingga sampai pada perealisasian.
Pasalnya, tugas DPRD hanya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kewenangan semua ada di pemerintah, kami hanya memperjuangkan aspirasi konsituen lewat pembahasan badan anggaran (Banggar),” jelasnya.
Perihal aspirasi lainnya, seperti usulan pembuatan gundukan buatan atau polisi tidur, tambah AJP, warga tidak perlu menunggu anggaran dari pemerintah.
“Terkait itu (polisi tidur), saya akan membantu memakai uang pribadi saya,” tukasnya.
Laporan : Rustam
