TenggaraNews.com, KENDARI – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menemui warga Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari pada Jumat, 3 Februari 2023.
Kedatangannya di Jalan Bahagia, Bonggoeya untuk mendengarkan aspirasi warga dalam forum reses masa sidang I tahun 2022- 2023.
Hadir dalam reses di Kelurahan Bonggoeya, diantaranya Hamid mewakili Pemberintah Kecamatan Wua-wua dan Aipda Kundoro Babinkamtibmas dan ketua RT serta RW.
AJP yang akan maju pada Pilcaleg dan Pilwali tahun 2024 mendatang, banyak mendengarkan aspirasi warga yang disampaikan dalam forum resmi itu.
Seperti aspirasi yang disampaikan Udin Halik,S.Sos warga RT 06/RW 03 Kelurahan Bonggoeya, yang meminta agar Gang 88 yang berada di Jalan Bahagia dapat diperhatikan.
“Dulu gang 88 pernah dirabat tapi sekarang sudah tergerus hujan, sehingga perlu perhatian. Kalau bisa, melalui Bapak Aksan bisa memfasilitasi pemasangan pavin blok,” kata Halik sapaan akrab Udin Halik.
Halik juga mengusulkan lampu penerangan. “Kalau malam kondisinya gelap. Kalau bisa difasilitasi lampu penerangan jalan,” pinta Halik.
Tak kalah semangatnya menyampaikan aspirasinya yakni Asmawati mewakili kaum emak-emak yang hadir dalam reses tersebut.
Asmawati menceritakan di ujung Lorong Riwula tembus Jalan Sapati, Pasar Panjang Bonggoeya, sering sekali menumpuk sampah. Terutama pada saat hujan turun.
“Sampah menumpuk dekat rumah, baunya menyebar ke mana-mana. Kalau sampah sudah mampet di selokan, saya biasa turun tangan sendiri membersihkan sampah. Saya pakai daster, pakai sepatu bot warna kuning, saya turun bersihkan sampah,” beber Asmawati yang mendapat applause peserta reses AJP.
Asmawati kemudian mengusulkan kepada AJP yang menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sultra, agar bisa dialokasi pembangunan bak sampah di ujung Riwula dan Sapati ini.
Asmawati juga mengusulkan bantuan alat olahraga, seperti bola voli dan bulu tangkis yang banyak digemari anak-anak muda yang berdomisili di Kelurahan Bonggoeya.
Sedangkan Fatmawati yang tinggal di Jalan Wulele, Kelurahan Bonggoeya, sering terendam air pada saat hujan turun karena drainase tidak mampu menampung air.
Hal lain yang disampaikan warga dalam masa reses ketua MKGR Provinsi Sultra ini adalah adanya karyawan yang bekerja di toko dengan masa magang selama 6 bulan lamanya.
Selama masa magang, hanya mendapatkan upah Rp 1,5 juta per bulan jauh dari ketentuan UMP yang telah ditetapkan Pemprov Sultra. Ironisnua mereka harus bekerja 12 jam lamanya setiap hari.
Masalah nasib honorer yang mengabdi di kantor kelurahan juga minta jadi perhatian. Sebab ada yang sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2015 sampai sekarang belum mendapatkan SK dari lurah.
Mendengar aspirasi warga Kelurahan Bonggoeya, politisi muda dari Partai Golkar ini memberikan penjelasan kepada peserta reses.
“Aspirasi yang disampaikan ke saya, nantinya akan dilihat mana kewenangan Pemerintah Kota Kendari dengan Pemerintah Provinsi Sultra yang bisa diintervensi,” ujar alumnis Central Queensland University Sydney, Australia ini.
Seperti aspirasi yang disampaikan Halik dan Fatmawati, akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim bersama Dinas PUPR dan Dinas Cipta Karya untuk melihat kondisi jalan rabat yang sudah tergerus hujan. Demikian pula kondisi drainase yang tidak mampu menampun air pada saat hujan turun.
“Nanti Pak Halik bersama tim akan bersama-sama melihat semua kondisinya. Akan diukur volumenya untuk kemudian disusun anggarannya,” kata mantan Ketua Dewan Pembina HIPMI Sultra Periode 2018 – 2021 ini.
Kalau permintaan pengaspalan jalan dalam wilayah Kota Kendari, menurut alumni SMA Negeri 1 Kendari ini, itu kewenangan Pemerintah Kota Kendari. Kecuali jalan dalam Kota Kendari yang menghubungkan kabupaten Konawe Selatan atau Konawe.
“Seperti di Nanga-nanga, kita intervensi aspal karena menghubungkan kabupaten lain. Tapi kalau dalam lorong, tentu kewenangan walikota untuk mengaspalnya,” jelas mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Kota Kendari periode 2015-2020.
Mengenai bak sampah yang belum tersedia, menurut mantan Wakil Ketua Bidang Hubungan International KADIN Sultra periode 2015-2020 ini, Pemprov Sultra tidak punya alokasi anggaran pembangunan bak sampah.
“Kalau soal ini, nanti buat proposalnya, bagaimana desain bak sampahnya, berapa biaya dibutuhkan, sampaikan ke saya saja. Nanti saya bantu secara pribadi, karena itu tidak ada dalam anggaran,” jelas alumni Diploma Business, University Tecnology Of Sydney, Australia ini.
Terkait adanya karyawan yang bekerja 12 jam dengan upah dibawah UMP, ini perlu jadi perhatian Pemerintah Kota Kendari.
“Masalah nasib hidup orang harus diperhatikan. Apalagi memberi upah di bawah standar UMP,” kata AJP.
Soal adanya pegawai honorer yang bekerja di kantor kelurahan belum menerima SK, menurut alumni SMP Negeri 1 Kendari tahun 1994) ini, kalau saja lurah hadir dalam forum ini, tentu bisa dijawab. “Honorer kelurahan yang belum diberi SK, harus Pak lurah yang jawab,” ujar alumni SD Negeri 2 Punggolaka, Kendari ini.
Laporan : Rustam