TenggaraNews.com, KENDARI – Mega proyek pembangunan ruas jalan Kendari-Toronipa kembali disoroti. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mengkritisi pengajuan anggaran pembebasan lahan senilai Rp150 miliar, yang diajukan Pemprov ke DPR Provinsi Sultra.
Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Sulkarnain menngatakan, seluruh masyarakat di 17 kabupaten sama-sama membayar pajak, tapi kenapa pembangunan infrastruktur jalan hanya terfokus di Toronipa.
“Memang ada apakah di Toronipa?
Ini tidak sesuai dengan visi misi Ali Mazi, Yakin gerakan pembangunan yang adil dan merata (Garbarata) di daratan dan kepulauan,” tegas pria yang populer dengan salaam Sul, Selasa 1 Desember 2020.
Olehnya itu, HMI Cabang Kendari meminta DPR Provinsi Sultra agar menolak pengajuan anggaran pembebasan lahan mega proyek tersebut.
“Gubernur kita ini semakin aneh saja, sudah mengajukan pinjaman ke SMI sekitar Rp800 milar, hari ini mau memangkas lagi APBD sekitar Rp150 miliar untuk pembebasan lahan,” kata Ketua HMI itu.
Merespon permohonan pengesahan anggaran, kata Sul, seluruh anggota DPR Provinsi Sultra diharapkan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan menolak pengajuan gubernur tersebut. Sebab, hal ini akan memangkas anggaran yang diprioritaskan untuk pembangunan jalan di tahun 2021.
“Kami sangat berharap kepada seluruh anggota DPRD sultra, khusunya kepada Kakanda Abdurahman Shaleh, ada banyak kebutuhan rakyat yang prioritas, jika itu disetujui, maka kapan lagi jalan di Sultra ini selesai,” ungkap Sul dengan nada tinggi.
Mantan Kabid PAO HMI itu juga menyebutkan, bahwa ada sekitar 11 KM sisa jalan Kendari -Toronipa yang bakal dikerjakan, sementara anggaran yang diajukan ke SMI sebesar kurang lebih Rp800 miliar, ditambah permohonan persetujuan penggunaan dana APBD sekitar Rp150 miliar, sehingga total anggaran dalam sisa pekerjaan jalan tersebut adalah Rp950 miliar.
“Ini tidak masuk akal, hanya 11 kilo masih menelan anggaran sebesar itu? Kami hanya tidak menginginkan gubernur itu tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak,” ucapnya dengan sangat kesal.
Menurutnya, kalau saja anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan jalan di Sultra, maka pasti bersisa. Total anggaran untuk pembangunan jalan rusak di Sultra itu dengan panjang sekitar 250 kilo meter, jika anggarannya dialokasikan Rp3,5 miliar per kilo meter, maka totalnya hanya Rp875 miliar.
“Berarti, lebih besar anggaran pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang panjangnya hanya sekitar 11 kilo meter saja, parah gubernur ini,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya bakal melakukan konsolidasi kepada seluruh kadernya, organisasi kepemudaan (OKP) dan masyarakat untuk kembali membuat perhitungan dengan gubernur dan DPRD Sultra.
“Kami akan konsolidasi, ini tidak boleh di biarkan lagi. Yang jelas kader HMI, OKP dan masyarakat akan kami konsolidasikan,” tegasnya.
Laporan :Ikas
