TenggaraNews.com,MUNABARAT – Diakhir masa jabatan penjabat Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri diterpa isu yang kurang sedap. Isu tersebut digaungkan ke publik disaat masa perpanjangan jabatan.
Alumni IPDN 07 itu saat di wawancarai awak media mengatakan, kritikan dari masyarakat untuk kinerja lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat selama itu membangun sah-sah saja, apalagi jika disertai data dan fakta.
Namun kata dia, jika kritikan tersebut menyerang ke hal personal apalagi disertai dengan data yang tidak valid dan cenderung fitnah itulah yang menjadi masalah.
“Kritikan berbau fitnah dengan data yang tidak valid inilah yang kami tidak inginkan, apalagi dimasa perpanjangan jabatan. Jadi saat ini kami sudah menyiapkan pengacara dan bakal melayangkan somasi,”jelas Bahri, senin 10 April 2023.
Selama ini lanjut Bahri, kritikan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Mubar, Pemda hanya diam. Diam tersebut bagian dari kebijakan. Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk memberikan kritikan, selama kritik tersebut dapat membangun.
Direktur Perencanaan Keuangan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melanjutkan, kebebasan seseorang berpendapat itu sudah diatur di undang-undang, namun juga harus memperhatikan hak asasi manusia.
“Kritik itu bagian dari membangun, tapi fitnah jangan. Hargai juga hak asasi orang. Marilah kita bangun iklim demokrasi yang baik,”pungkasnya.
Laporan : Phoyo
