TenggaraNews.com, JAKARTA – Sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan dan konservasi perairan di Indonesia sangat penting. Olehnya itu, kolaborasi pihak-pihak terkait dalam pengembangan pariwisata harus dilakukan.
Ketua Jaringan Pimpinan Wilayah Maritim atau Maritime Local Government Network (LGN), Hugua mengungkapkan, Indonesia memiliki target 20 juta hektare wilayah dengan konsep marine protective area, atau kawasan konservasi wilayah.
Menurut anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Sultra ini, target itu dapat diimplementasikan apabalia bupati dan walikota sebagai local authority benar-benar terintegrasi dengan perencanaan dan pembangunan daerah masing-masing. Wilayah terkecil ini sebagai pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan local indigienous leader, wajib menjadi tuan rumah yang aktif.
Hal tersebut dipaparkan Hugua pada kegiatan Lokakarya Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Wilayah CTI-CFF, di Hotel Sheraton Bandara, Jalan Tol Prof Sedyatmo KM 02, Pajang, Benda, Tangerang, Banten, Senin 30 September 2019 lalu.
Lokakarya dihadiri puluhan peserta dari pemerintah pusat, pimpinan daerah sebanyak 23 provinsi, perwakilan kepala daerah seperti Bupati Buleleng, Provinsi Bali, Bupati Wakatobi, Bupati Raja Ampat, Walikota Ambon, Maluku, Bupati Fakfak, organisasi internasional, NGO, dan sejumlah perguruan tinggi.
“Lokakarya nasional ini mencoba membangun sinergitas antara para pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan di semua tingkat kabupaten dan provinsi, berkaitan dengan pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan dan konservasi perairan di Indonesia,” ujar Ketua PHRI Sultra ini kepada redaksi TenggaraNews.com, Rabu 2 Oktober 2019.
Lebih lanjut, Ketua DPD GIPI Sultra ini menjelaskan, saat ini, pariwisata bahari memikiki potensi besar. Dengan modal Sumber Daya Alam (SDA), kultur dan kuliner, harus terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan utama Indonesia.
“Turis macanegara harus dibuat standar atraksinya, eventnya, pelayanannya, agar diminati. Aktivitas lokal apa yang bisa diangkat menjadi kegiatan internasional. Daerah konservasi, hutan yang masih bagus, usulkan menjadi label international,” jelas mantan Bupati Wakatobi dua periode ini.
Olehnya itu, lanjut Hugua, Kementerian Koordinator Maritim ini kerja sama dengan KKP dan Maritime Local Government Network menginisiasi untuk saling membagi best practice, praktek sukses yang bisa dibagi ke daerah-daerah.
“Kita dorong kepala daerah menjadikan lembaga ini menjadi media diplomasi. Agar berdampak pada masyarakat lokal, untuk kita buktikan Indonesia ini the best sebagai negara kepulauan,” jelas Hugua.
Dikutip dari laman RM.co.id, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Kemaritiman, Andri Wahyono memuji langkah Hugua.
“Dengan pengalamannya yang sangat luas, semoga tahun depan berkembang lagi. Koordinasi di lapangan harus terus dilakukan. Gunakan media sosial untuk sosialisasi. Pemerintah daerah harus aktif di dalam implementasinya di lapangan,” ungkap Andri.
Lokakarya ini diselenggarakan bekerja sama antara Jaringan Pimpinan Wilayah Maritim atau Maritime Local Government Network, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, United States Agency for International Development and the United States Department of the Interior (USAID/USDOI), CTI-CFF Regional Secretariat, dan Coral Triangle Center (CTC) dan WWF Coral Triangle Program.
Lokakarya ini bertujuan membahas peran penting dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan nasional dalam manajemen dan tata kelola yang efektif Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Pariwisata Bahari Berkelanjutan (PBB). Lokakarya juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan best atau good practices terkait dengan manajemen dan tata kelola KKP dan PBB.
Laporan: Ikas
