49 tahun yang lalu. Korpri berdiri, lebih tepatnya didirikan. Siapa yang dirikan? Arsitek Orde Baru. Kenapa didirikan? Karena untuk menghimpun aspirasi!, idealnya begitu, tapi dalam prakteknya adalah agar terjadi keseragaman pikir dan tindak dilingkungan birokrasi.
Kenapa mesti dibikin seragam? Karena untuk mengikis pengaruh PNI. Sebab PNI merupakan partai besutan Bung Karno yang para pamong praja banyak melabuhkan pilihannya disitu. Kenapa para pamong praja banyak ke
PNI karena PNI berhaluan Nasionalisme. Pamong praja sebutan yang disebutkan Bung Karno untuk menggantikan sebutan pangre praja, sebab sebutan pangre praja terkesan sebagai pengerek, dan praja adalah rakyat. Maka pangre praja terjemahan kasarnya mengerak rakyat.
Bung Karno meresmikan APDN Malang dengan mengganti nama pangreh praja menjadi “pamong praja”. Maksudnya kata Bung Karno, pamong adalah pengemong, penuntun. Pamong mesti menuntun, membimbing rakyatnya
dengan bijak. Sebagaimana seorang pengasuh membimbing anak asuhnya. Rakyat adalah ladang pengabdian para pamong praja, pamong rakyat. Kata Bung Karno, kala itu.
Setelah Bung Karno jatuh, atau menurut saya dan sebagian penikmat sejarah lainnya dijatuhkan. Maka golongan pamong praja ini, mesti ditarik kedalam gerbong baru. Yaitu Gerbong kekaryaan. Maka keluarlah aturan perundangan saat itu, bahwa Golkar bukan partai. Tapi dia adalah satu golongan tersendiri yang mengikuti Pemilu bersama partai politik yakni PPP dan PDI. Sebagai satu Golongan Karya, Golkar memiliki tiga sumbu kekuatan.
Yakni A (ABRI) B (BIROKRASI) dan G (Golongan Masyarakat Karya Lainnya). Untuk unsur G ini, maka didirikanlah organisasi masyarakat sebagai Kino Golkar, seperti Soksi, MKGR, dan lain-lain.
Korpri, mewadahi unsur pamong praja yang telah diubah namanya menjadi PNS. Maka ketua Korpri selalunya adalah pimpinan birokrat tertinggi. Sekjend Kemdagri adalah Ketua Korpri Pusat. Selanjutnya dikementrian lain,
sekjendnya yang jadi ketua. Di daerah Sekda Propinsi jadi ketua Korpri propinsi. Sekda kab/kota, menjadi ketua Korpri kab/kota. Selanjutnya masuklah golongan Korpri ini di keanggotaan MPR RI sebagai utusan Golongan. Maka dulu para Rektor Negeri Se Indonesia, adalah juga anggota MPR, bersama unsur perwakilan ABRI.
Sebagai PNS yang mulai aktif bekerja di Pemda setelah reformasi 98, saya masi sempat mengambil jatah beras PNS di sekretariat Korpri, setiap bulannya. Setelah itu Korpri hanya hadir saat upacara pakai baju korpri, pin korpri. Selebihnya kita tidak mendengar, apa yang telah Korpri perjuangkan untuk anggotanya.
Saat reformasi 98, salah satu tuntutan adalah, yang menjadi peserta Pemilu harus partai politik. Maka Golkarpun berubah menjadi Partai Golkar. Dengan sendirinya Korpri harus menarik diri dari Golkar. Demikian juga ABRI.
Selanjutnya BJ. Habibie selaku Presiden mengeluarkan aturan Netralitas PNS, PP No: 5 Tentang: Netralitas PNS, sebagai pelaksanaan pasal 3.UU No: 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian. Sejak saat itu perjuangan Korps PNS dijalur politik menjadi terhenti. Pembinaan, manajemen karier PNS sepenuhnya dibahas oleh politisi. DPR dan para Mentri sebagai yang mewakili Presiden dalam pembahasan Undang-Undang tentang PNS. Bahwa yang membahas juga adalah unsur birokrat, para pejabat, tetapi kehadiran mereka sudah tidak mencerminkan aspirasi riil para PNS akar rumput di pelosok nusantara.
Sebagai mahasiswa sekolah pamong praja, sekolah yang mahasiswanya adalah PNS semua, saya yang saat itu ketua Dewan perwakilan Praja, menginisiasi, seminar nasional Korpri di STPDN Jatinangor, pada desember 1999.
Semangat dari seminar itu adalah, bagaimana posisi PNS dalam kondisi pasca reformasi. PNS itu besar jumlahnya, tapi tidak punya satu kesatuan moral dalam memperjuangkan nasibnya. Karena memang, PNS diseting sebagai
mesin. Mesin sebagaimana doktrin weber cukup menjalankan mekanisme administrasi, bahkan wajib mengesampingkan rasa subyektif, saat melakukan tugas pelayanan.
Aspirasi Korpri didengarkan juga sepertinya, sebab saat pembentukan Kabinet Gotong Royong ibu Megawati, tahun 2001. Pak Feisal Tamim, Ketua Korpri yang hadir dalam acara seminar, yang beliau sampaikan bahwa seminar
ini adalah sama dengan Pra Munas Korpri, karena dihadiri hampir semua ketua Korpri se Indonesia, saat itu. Beliau masuk dalam kabinet sebagai Menpan. Setelah itu, hampir tak terdengar lagi kiprah Korpri di Kabinet. Selain baju dan pinnya yang dipakai setiap upacara.
Tahun 2004 beberapa cendekiawan administrasi publik, seperti Prof. Sofyan Efendi, Prof. Miftha Toha, Prof. Agus Dwiyanto. dan lain-lain menyuarakan reformasi birokrasi. Saya yang adalah mahasiswa pasca mereka saat itu
sedang mempersiapkan disertasi. Sehingga saya mengambil penelitian perbandingan pemerintahan Malaysia Indonesia, yang salah satu poin utamanya kepegawaian.
Ya. PNS kita menurut saya tidak berdaya. Tidak punya kekuatan memperjuangkan nasibnya sendiri. Kita hanya menerima saja apa yang menjadi keputusan politik pemerintah dan DPR. Karena memang kita tidak bisa berpolitik.
Tapi kita memiliki hak memilih. Sayangnya hak memilih kita, tidak kita organisasikan untuk memperjuangkan nasib para PNS. Bagaimana PNS tidak jadi bulan-bulanan korupsi. Karena PNS itu sangat terbatas. Tengok saja gaji PNS kita. Masa kerja 20-30 tahun paling banter Rp 5 juta. Mari kita jujur lima juta saat ini, cukup buat hidup ok, tapi buat sejahtera jauh. Maka diberilah tambahan kesejahteraan lewat tunjangan jabatan, yang besarnya juga untuk eselon tertinggi tidak juga melebihi nilai gaji tadi. Kasi tukin, kasi honor, kasi perjadin.
Honor, perjadin dan fasilitas banyak melekat di jabatan. Maka berlomba lombalah para PNS untuk duduki jabatan. Muncul rezim Pilkada, maka PNS mau tidak mau, suka tidak suka akan tercebur dalam Pilkada. Demi untuk pertahankan atau rebut job. Setelah dilantik loyalitas menjadi utama. Maka apa maunya pejabat politik berlomba untuk disahuti, resiko menanti. Penerimaan dan rekrutmen PNS kita dimasa lalu, bahkan masi ada kecenderungan hingga kini, merekrut PNS sebagai upaya menekan angka pengangguran. Maka mekanisme honorer, P3K menjadi pilihan kebijakan dari pusat sampai daerah.
Saat ini saya sedang merampungkan penelitian perbandingan kewenangan Provinsi Sultra dan Sabah Malaysia. Satu yang mencegangkan. Jumlah keseluruhan PNS Sabah yang di biayai dari Kas Negara Bagian Sabah hanya
kisaran 7 hingga 8 ribuan orang setahun (survey ekonomi Sabah terbaru 2018). Sultra, jumlah pejabat eselon strukturalnya dari eselon satu sampai empat di 17 kab/kota plus sekretariat Provinsi Sultra, berdasarkan rilis BPS tahun ini, adalah: 12. 855. Orang pejabat. mencegangkan bukan?. Jangan tanya jumlah pegawai. Jumlah keseluruhan PNS disultra dari data BPS terbaru adalah: 73. 037 orang. Jangan tanya dengan pegawai PTT dan Honorer.
Jumlah penduduk Sabah, dan Sultra demikian juga luas wilayahnya tidak berbeda banyak. Tapi perbedaan jumlah PNS dan pejabatnya sangat mencolok. Maka jangan heran juga bila kemudian perbandingan kesejahteraan PNS Sabah dan Sultra berbeda banyak, demikian pulah kesejahteraan rakyatnya.
Korpri, adalah organisasi yang ada tapi tak terdengar kiprahnya. Mengapa karena menurut hipotesa saya, Yang menjadi pengurus korpri adalah pejabat. Sebagai pejabat birokrasi mereka tidak akan mampu berani menyuarakan kepentingan birokrasi dihadapan menterinya. Karena mereka juga akan mempertahankan jabatannya. Dia daerah, lebih lagi. Organisasi profesi yang seharusnya adalah berinduk ke Korpri seperti IDI, PGRI, dan lainnya terkadang lebih terdengar dibanding Korpri.
Walau demikian, hingga saat ini PNS masih merupakan pekerjaan paling favorit bagi sebagian besar anak Indonesia. Karena mungkin sepinya lapangan kerja dan ketidakmampuan mayoritas generasi untuk berkiprah dalam dunia praktek bisnis yang memulai dari awal. Kita akhirnya akan menjadi bangsa yang terus pada ketergantungan pada SDA, ketergantungan pada Utang luar negeri. Sebagaimana tergantungnya sebagian rakyat kita pada bantuan subsidi pemerintah. Kenapa karena kita tidak menjadikan pemberdayaan masyarakat dan generasi muda untuk menjadi tehnokrat muda, usahawan muda sebagai target utama. Kita sibuk diskusi politik. Karena dari sana uang negara berpeluang digerogoti.
Bangkitlah Korpri
Kembali pada semangat Awal sebagai Pamong Rakyat.
Selamat HUT KORPRI ke 49
(adv)
