TenggaraNews.com, JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan fokus Pemerintah untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkelanjutan sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2020 agar Indonesia memiliki daya saing dalam persaingan global.
Hal ini mengemuka pada acara Rapat Paripurna Ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 dengan salah satu agenda “Tanggapan Fraksi DPR atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2020” di Gedung Nusantara II DPR Jakarta, Selasa (28/05). Tanggapan DPR tersebut merupakan tanggapan atas penyampaian indikator makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 tanggal 20 Mei 2019 lalu. APBN 2020 memiliki slogan “APBN untuk Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”.
John Kenedy Azis selaku juru bicara Partai Golongan Karya (Golkar) meminta Pemerintah untuk konsisten dalam penyusunan kebijakan belanja negara.
Juru bicara Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menambahkan agar infrastruktur jangan sampai mengesampingkan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan program-program pro rakyat lainnya.
Sedangkan, juru bicara Partai Amanah Nasional (PAN) Ahmad Yohan menekankan pentingnya alokasi belanja pemerintah untuk pendidikan vokasi (keterampilan) bagi peningkatan daya saing Indonesia.
Di tengah dukungan dari fraksi-fraksi di DPR tersebut, anggota DPR juga mengingatkan agar Pemerintah lebih serius membuat kebijakan penguatan SDM secara nyata bukan hanya menjadi slogan yang bagus dalam tataran konsep, namun lemah dalam penerapannya.
“Kami khawatir jika slogan (penguatan SDM) ini hanya akan menjadi kata-kata yang merupakan wacana tanpa adanya tindakan nyata, terarah dan terukur sehingga hanya akan menjadi hafalan, hanya menjadi jabaran kata-kata yang sangat sulit dibumikan,” tegas Daniel (PDIP) mengingatkan Pemerintah.
Laporan : Rustam
Sumber : Kemenkeu.go.id
