TenggaraNews.com, MUBAR – Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Bahri akhirnya merealisasikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan tujuh pejabat eselon II yang di non-job Achmad Lamani semenjak masih menjadi Bupati Muna Barat.
Pelantikan Pimpinan JPT itu dilakukan Bahri sesuai rekomendasi KASN yang telah mendapatkan izin dari Kemendagri.
Bahri mengatakan pejabat yang dilantik masih disebut jabatan lama. Hal itu, sesuai data dan rekomendasi di KASN.
“Saya masuk di Muna Barat sudah ada rekomendasi KASN itu. Undang-undang memaksa saya melakukan ini. Tujuh orang harus dikembalikan,”kata Bahri
Jelas, rekomendasi KASN yang mengikat harus dilaksanakan, sebagai PJ tidak bisa melakukan mutasi tapi karena ada rekomendasi KASN mengembalikan yang di nonjob maka harus dilakukan dengan meminta izin di Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Ia berharap setelah pelantikan ini tidak ada lagi polemik yang berseliweran.
“Mari kita wujudkan program yang tertuang dalam RPD tahun 2023. Mari bantu saya realisasi kan janji-janji saya. Mari kita optimalkan Realisasi anggaran,” ajak Bahri.
Alumni STPDN angkatan 07 itu meminta pada pejabat yang telah dilantik untuk bekerja bahu membahu membangun Muna Barat yang kita cintai agar Mubar sejajar dengan daerah DOB lain.
“Saya percaya ini bukan kata akhir akan tetapi baru awal, akan ada bab selanjutnya sampai pada bab kesimpulan,” cetus Mantan Kabag umum STPDN itu.
Sesuai SK Bupati Muna Barat Nomor 130 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama.
Berikut daftar nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Mubar.
1. Laode Butolo sebagai Staf ahli Bupati bidang pemerintahan dan hukum politik
2. Jamuddin sebagai staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan
3. L.M. Ishar Masiala sebagai staf ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan
4. Ibrahim Rasimu sebagi Asisten Pemerintahan dan Kesra
5. Syahrullah Ando sebagai asiten administrasi umum dan kepegawaian
6. Ahmad Ramadhan sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
7. Laode Ali Kadirun sebagai Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Alimran sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga
9. Laode Maha jaya Sebagai Kadis Kesehatan
10. Laode Tibolo sebagai Kadis Sosial
11. Laode Andi Muna sebagai Kadis DP2KB
12. Ir. Takari Abdullah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. H. Burhanudin sebagai Kadis Capil
14. Laode Sagala sebagai Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja
15. Drs. Abdul Nasir Kola sebagai Kadis DPMD
16. Liber sebagai Kasat Pol PP
17. Laode Hanafi sebagai Kadis Penamaan Modal dan PTSP
18. Laode Takari sebagai Kadis Koperasi UMKM
19. Drs. La Edi sebagai Kadis DLH
20. Pakhrun sebagai Kadis Perindag
21. Ir. Nestor Jono sebagai Kadis Pertanian
22. Laode Aka sebagai Kadis Ketahanan Pangan
23. La Hafini sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan
24. Raden Jamun Sunjoto sebagai Kepala Bappeda
25. Rosma Sari Laute sebagai Kepala BKPSDM
26. Ir. Karimin sebagai Kepala BPBD
27. Ir. H. La Jono sebagai Kadis Perikanan
28. Muh. Naazirun sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika
29. Agustamin Sujono sebagai Asiten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian.
Laporan : Hasan Jufri
