TenggaraNews.com, KENDARI – Konsorsium Mahasiswa Nusantara (KMN) yang membawahi 3 lembaga, diantaranya Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS-MM), Koalisi Aktivis Nasional Indonesia (KASINDO), dan Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA) menggelar aksi demonstrasi jilid dua.
Unjuk rasa itu dilakukan di Mabes Polri pada Rabu 9 November 2022 sempat diwarnai kerusuhan. Aksi itu, KMN mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra yang dinilai belum mampu menujukkan taringnya dalam menumpas seluruh kegiatan ilegal mining (tambang ilegal) di Bumi Anoa.
Koordinator KMN, Arin Fahrul Sanjaya mengatakan, menurutnya banyak oknum dari pangkat bintara sampai perwira yang diduga kuat terlibat dalam pusaran ilegal mining.
Tentu, Institusi Polri seharusnya menjadikan daerah Sultra sebagai salahsatu daerah prioritas untuk pengamanan dan penjagaan ketat terhadap maraknya pelaku-pelaku ilegal mining.
“Berdasarkan data yang kami himpun dari berbagai sumber telah menunjukkan bawah ada beberapa oknum polisi yang kami duga kuat terlibat dalam pusaran ilegal mining, membackup tambang ilegal dengan kesapakatan tertentu,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut dia, sebagai daerah yang menyandang status Mineral Resource Supplier, Sultra harusnya menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum.
Bagaimana tidak, daerah yang menjadi surganya para penambang nikel itu sampai saat ini tidak pernah terlepas dari kegiatan pertambangan ilegal mulai dari kejahatan lingkungan, perambahan kawasan hutan yang tidak terkontrol hingga masuk pada aktivitas pengerukkan bahan mentah (ore) yang itu merupakan penyebab utama bencana alam.
“Olehnya itu kami mengambil inisiatif bertandang ke Mabes Polri untuk meminta Kapolri agar mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra sebagaimana perintah kapolri bahwa tidak ada lagi oknum polisi yang membiarkan aktivitas tambang ilegal apalagi terlibat dalam pusaran ilegal mining, hari ini sudah memasuki satu tahun masa jabatannya tetapi terkesan masih menggunakan sistem tebang pilih masih banyak data perusahaan ilegal yang kami himpun dan itu sama sekali belum disentuh oleh polda sultra. Kami duga sengaja dibiarkan,” bebernya.
Lebih lanjut, Arin Fahrul yang juga merupakan Kabid LHK HMI Jakarta raya tersebut mengatakan, bahwa pihaknya akan tetap terus mengambil langkah sebagai upaya memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penegakkan hukum yang tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Umum Koalisi Aktivis Nasional Indonesia, Muh. Nabil Dean Fachri Liambo mengatakan, bahwa langkah tersebut sangat tepat dan dianggap sebagai solusi untuk menjadikan Sultra sebagai daerah yang minim pelanggaran hukum dimasa depan.
“Untuk menjadikan Sultra yang minim pelanggaran hukum dimasa depan rasanya sudah sangat tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra, yang mana sampai pada hari ini ada banyak sekali perusahaan nikel ilegal dan kejahatan lingkungan yang belum dapat dijangkau oleh Bareskrim Mabes Polri dan seharusnya itu menjadi tugas dari kepolisian daerah Sultra untuk menertibkan dan memberi sanksi terhadap para pelanggar hukum,” jelasnya
Laporan : Erik Lerihardika
