TenggaraNews.com, KENDARI – Keputusaan Gubernur Sultra, Ali Mazi mencopot Eman Jaya Lamuse dari jabatannya sebagai Kasat Pol PP Sultra dinilai sebagai bentuk cuci tangan Ali Mazi, atas kebungkaman dan lambannya orang nomor satu di Sultra ini, menyikapi tuntutan dari masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Bagaimana tidak, masyarakat dan mahasiswa Konkep telah berulang kali mendatangi Kantor Pemprov Sultra, untuk menemui Gubernur dan meminta agar IUP yang ada di Pulau Wawonii segera dicabut. Akan tetapi, massa aksi selalunya tak pernah ditemui, sehingga menimbulkan kekecewaan.
Rasa kecewa masyarakat tersebut berbuntut pada aksi besar-besaran yang berujung ricuh. Dimana, aparat kepolisian dan Satpol PP Sultra melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang memaksa masuk untuk menemui Gubernur Sultra.
Celakanya, Eman Jaya selaku Kasat Pol PP tak berada di Sultra saat aksi demonstrasi yang berakhir ricuh terjadi, karena sedang menghadiri hari jadi pamong praja dan mewakili Gubernur Sultra di Riau justru jadi tumbal.
Salah satu anggota Komite Advokasi Anti Korupsi, Hendra HG sangat menyayangkan sikap Gubernur Sultra, bukannya mencabut IUP sebagaimana tuntutan pendemo, malah Ali Mazi menghindar, dan terkesan berpihak terhadap cukong pertambangan dengan membekukan sementara 15 IUP, serta mengalihkan dengan isu pencopotan aparaturnya yang tidak prosedural.
“Petak umpet penguasa. Lain gatal lain digaruk,” tulis Hendra di dinding akun facebooknya.
Menurut Sekretaris Banteng Muda Idonesia Kota Kendari ini, andai saja Gubernur Sultra mau menemui para demonstran dan berdialog, tentunya tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Hal tersebut sudah dikonsultasikan ke pihak Kemendagri, terkait peran tugas dan fungsi Satpol PP yang wajib mengamankan secara kondusif, dan melindungi terhadap aparatur sipil terkhusus di kantor pemerintahan.
Hendra juga sangat menyayangkan karena kepala daerah selaku pimpinan tidak meghargai aksi tekanan mereka. Seolah gubernur tidak ada beban moral terhadap mereka, padahal gubernur diamankan luar dalam barikade oleh perangkat Pol PP.
Sehingga, Gubernur seakan cuci tangan terhadap penolakan ijin tambang yang di suarakan oleh masrakat Konkep dengan mencopot aparturnya dari jabatanya sebagai Kasat Pol PP, yang secara kebetulan Eman Jaya tidak berada di tempat(Sultra), karena sedang bersama sama pejabat dan kepala daerah laimya untuk mengikuti hari jadi pamong praja di Riau, yang mawakil Gubernur Sultra.
“Hari ini, beliau tibah di Kendaari Jam 07.00 Wita, dan langsung menuju Kantor Satpol PP untuk menemui rekan-rekannya. Anehnya,
kejadian aksi demonstrasipun tidak disampaikan kepada dirinya, baik melalaui pesan singkat ataupun telefon. Karena kejadian anarkis tersebut spontan dilakukan akibat gubernur tidak mau berdialog bertemu dengan massa aksi,” beber politisi PDIP ini.
“Dan ternyata 15 IUP yang berada di Kabupaten Konkep hanya dibekukan sementara, tidak dicabut. Hal ini tidak bersifat final secara tertulis. Sangat disayangkan, sebagai kepala daerah dia berhak untuk mencabut izin tersebut, yang secara UU telah menyalahi aturan tentang kawasan RTRW, di mana Konkep tak ada peruntukan pertambangam,” pungkas Hendra.
Sebagai informasi, sampai saat ini Gubernur ataupun yang mewakili Pemprov Sultra belum pernah menjenguk dan menemui korban aksi.
(Kas/red)
