TenggaraNews.com, JAKARTA – Ketua LGN Local Government Network (LGN) Maritim, Hugua turut memberikan ide dan gagasannya dalam forum Science to enable and empower Asia pasific for Sustainable development goals” yang digelar Unesco Jakarta di Hotel Grand Kemang Jakarta, dari tanggal 17-19 September 2019.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 20 negara termasuk Inddonesia. Melalui agenda ini, Unesco ingin mengumpulkan ide-ide dan gagasan terbaik dari berbagai negara, tentang peran sains dan teknologi untuk mendukung SDGs di Asia Pasific.
Selain Hugua, forum tersebut juga turut dihadiri direktur Unesco Office Hakarta), Prof. Shabaz Khan, Executive Chairman, Undonesian National Commission for Ynesco, Prof. Arief Rachman, perwakilan Kementerian Pendidikan Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, Ms Aya Saito, President, Indonesia Global Compact Network, Mr Y W Junardy, Chairman National Reasearch Council of Indonesia, Bambang SetiadyDeputy for Scientific Service, Representing Chairman of Indonesian Institute of Dcience (LIPI), Dr Mego Pinandito, M Eng.
Melalui kesempatan tersebut, Hugua berbicara soal maritim dan kesinambungan pembangunan kota-kota.
Hugua menyampaikan, bahwa harus ada kesinambungan dari level global sampai dengan level lokal, sains dan teknologi juga diperlukan pada level pembuat kebijakan.
“Kebijakan sangat mempengaruhi dalam perkembangan sains dan teknologi,” ujar Anggota DPR RI terpilih asal Sultra ini.
Menurutnya, selama ini sains dan teknologi terkesan masih sulit untuk di tangkap pada level kebijakan dan pemangku kepentingan lokal. Oleh karena itu, Ketua PHRI Sultra ini menekankan perlunya Unesco membuat pedoman yang bisa menerjemahkan sains dan teknologi ke dalam pelaksanaan program pada tingkat akar rumput.
Hugua juga menambahkan, para pengambil kebijakan di level daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD, LSM, lembaga pendidikan dan pemuda harus masuk skema Unesco dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, industri kreatif serta industri tepat guna.
“hal ini berkaitan dengan sinergitas program Unesco sebagai lembaga PBB, kemudian program nasional sampai dengan program pemerintah daerah dan masyarakat lokal,” jelas Hugua.
Laporan: An
Editor: Ikas
