TenggaraNews.com, KENDARI – Dari belasan pasangan calon (Paslon) kepala daerah (Kada) yang bertarung di panggung Pilkada serentak di Sultra, mayoritas Paslon diantaranya tak menghadiri agenda pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Paslon Kepala Daerah se-Sultra.
Paslon Gubernur Sultra nomor urut 2, Asrun-Hugua merupakan salah satu Paslon kepala daerah yang tak menghadiri kegiatan tersebut.
Dikonfirmasi melalui akun Whatsapp miliknya, Hugua menyampaikan permohonan maaf kepada pihak penyelenggara kegiatan atas tak kehadiran dirinya. Sebab, diwaktu yang bersamaan, mantan Bupati Wakatobi ini sedang mengikuti rapat kerja (Raker) serentak PDIP perihal Pilkada serentak, di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta.
“Saya tidak sempat menghadiri rapat LHKPN dengan KPK, KPU dan Bawaslu, karena saya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, sedang mengikuti Rapat Kerja perihal Pilkada serentak,” ujar Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra, Kamis 19 April 2018.
Lebih lanjut, Hugua menjelaskan, Raker PDIP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Hj. Megawati Sukarno Putri, mulai pukul 09,00 WIB. Mengingat sama pentingnya kedua kegiatan tersebut, sehingga Ia memutuskan untuk mendelegasikan salah satu tim pemenangan Asrun-Hugua yang juga pengurus DPD PDIP Sultra, Edison. Hanya saja, pihak penyelenggara kegiatan tak mengizinkan utusan Hugua itu masuk ke Aula Rapat Kantor Gubernur Sultra, tempat dimana agenda pembekalan dilaksanakan.
“Saya mengutus saudara Edison untuk mewakili saya dalam kegiatan itu, namun tidak diperkenankan oleh panitia. Kami mohon maaf atas keadaan ini,” jelas Hugua.
Dari tiga Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Sultra yang tampil, pembekalan antikorupsi tersebut hanya dihadiri dua Paslon, yakni Ali Mazi-Lukman Abunawas dan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar.
Laporan: Ikas Cunge
