TenggaraNews.com, MUNA BARAT – Perjalanan Calon Gubernur Sultra nomor urut 3, Rusda Mahmud bersama rombongan menyusuri pulau-pulau di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sabtu 24 Maret 2018 dalam agenda kampanye dialogis dimulai di Pulau Tobea. Mantan Bupati Kolaka Utara dua peride itu bersama rombongan sudah berlabuh di pulau tersebut sejak Jumat 16 Maret lalu, hanya saja, karena jadwal kampanye yang ditetapkan KPU Sultra untuk di kawasan Mubar baru pada tanggal 24 Maret kemarin, sehingga aktivitas politik baru dilakukan di hari tersebut.
“Meskipun jauh dari pantauan , ada atau tidak Panwas, namun kita wajib mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” ujar Rusda Mahmud.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh rombongan untuk mengenal lebih dekat masyarakat pesisir. di Pulau Tobea , Rusda Mahmud di jamu oleh masyarakat nelayan.
“Dulunya pulau ini adalah kawasan perkebunan kelapa sawit. Saya bersyukur satu dekade lalu mereka bebas dari itu, dan kembali menekuni sektor perikanan dan rumput laut. Kawasan ini memiliki potensi berkembang karena berada di jalur yang mudah diakses,” jelas Ketua Pemuda Panca Marga Sultra itu.
Dari tobea, lrombongan bergeser menuju Pulau Tasipi. Pulau yang luasnya tidak lebih dari 3 Ha, dan tanpa sumber air tawar permanen, tak ada jaringan telekomunikasi dan akses listrik swadaya. Rute selanjutnya adalah Pulau Balu, Pulau Mandiken yang hampir seluruh daratannya adalah hamparan pasir putih, kemudian Pulau Santigi, Pulau Tiga dan terakhir Pulau Bero.
Meskipun tetap dengan pola kampanye “tanpa janjinya”, RM dan tim telah memetakan beberapa solusi untuk memajukan kawasan tersebut.
“Banyak hal menarik yang bisa kita temukan di daerah-daerah seperti ini. Kami beruntung bisa memiliki kesempatan untuk bersilaturahmi mengunjungi mereka. Yang jelas potensinya banyak. Hampir ribuan kilometer garis pantai, gugusan pulaunya bisa menjadi cluster-cluster wisata baru. Potensi perikanannya juga masih bisa berkembang lebih dari ini” beber Ketua DPD Projo Sultra ini.
Ditambahkannya, beberapa persoalan yang mungkin perlu menjadi prioritas adalah akses listrik. Ada gelombang laut, angin, dan matahari yang bisa menjadi sumber energi ekstraktif. Akses air bersih dan sanitasi juga masih menjadi kendala di beberapa pulau. Pemerintah bisa menyediakan unit-unit komunal untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tapi, sementara Rusda mahmud belum bisa menjanjikan lebih dari itu. Semua perlu observasi dan perencanaan teknis yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.
“Beberapa nelayan juga mengeluhkan konflik wilayah tangkap dan teknik penangkapan. Nelayan tradisional di sini merasa dirugikan oleh nelayan trol dari luar yang masuk merusak ekosistem. Ini konflik lama sebenarnya dan cenderung akan berlangsung lama jika tidak ada solusi bijaksana untuk melindungi hak mereka . Mengingat posisi kepulauan Tiworo yang berada di selat strategis,” tambahnya.
Laporan: Ikas Cunge
