TenggaraNews.com, KENDARI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sultra, Sofyan mengatakan, pihaknya memiliki 34 target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018 ini. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: MAH 01/pr/0103/Tahun 2017.
“Mengacu pada 34 target kinerja ini, kita menyelaraskan dengan adanya EKKL yang sudah ada. Seperti kantor wilayah, yang mencakup Divisi Administrasi yaitu mulai dari pelaksanaan pembinaan SDM, serta pelaksanaan untuk pembenahan-pembenahan secara administratif. Karena Divisi Administrasi adalah supporting unit dari semua divisi-divisi yang ada,” ujarnya, saat ditemui baru-baru ini.
Sofyan menjelaskan, untuk divisi pemasyarakatan dititik beratkan pada pembentukan zona integritas, di mana akan dibentuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Dalam waktu dekat, kami akan telekonferens dengan Dirjen Pemasyarakatan yang akan memberikan pengarahan tentang pelaksanaan WBK dan WBBM,” katanya.
Pada tahun 2018 ini, pihaknya juga bakal mendapat kiriman penguatan dari Dirjen PAS. Seperti astray, kasur, matras dan alat-alat pendeteksi logam. Itu termasuk dalam rencana kerja Dirjen Pemasyarakatan yang diturunkan di wilayah.
Kemudian, kata dia, penguatan pemasyarakatan petugas penjaga pintu utama (P2U) akan mengadakan pendidikan, untuk mencegah masuknya barang-barang yang tidak diinginkan seperti Narkoba dan sebagainya.
“Untuk pemasyarakatan banyak sekali giat kami, yaitu akan melakukan Rakornis kemasyarakatan oleh Kanwil, yang intinya nanti di Rakornis itu ada penguatan-penguatan dari semua sisi Lapas, baik teknis maupun administratif,” bebernya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebanyak 267 orang pegawai baru pada penerimaan CPNS 2017 lalu akan mengisi porsi-porsi di Lapas dan Rutan.
“Mulai tanggal 22 nanti secara resmi Menteri Hukum dan Ham akan diadakan teleconfrence. Kami sudah memilih tempat, memakai Aula Kantor Gubernur, kemudian pelaksanaan tahap pertama untuk orientasinya itu di Pemprov selama 22-26 Januari 2018. Selanjutnya, tahap kedua dimasing-masing UPT dalam rangka pengenalan tugas masing-masing. diharapkan dengan penambahan personil ini kekurangan-kekurangan personil bisa kita atasi semua,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah mulai melaksanakan sidak-sidak, seperti tes urin baik narapidana maupun pegawai. Kemudian penggeladahan-penggeledahan rutin untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam divisi pemasyarakatan pihaknya pun sudah menargetkan pembangunan Lapas perempuan dan Lapas khusus anak.
“Saat ini kita hanya menunggu surat keterangan dari Plt. Gubernur tentang pemberian lahan untuk kita bangun itu,” paparnya.
Sementara itu, untuk Divisi Imigrasi akan ada penguatan-penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA). Imigrasi akan coba berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan atau hotel-hotel tentang Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).
“Ada juga penguatan-penguatan di Intel pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk mendata orang-orang asing yang ada di Sultra ini,” ungkapnya.
Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke 67, yang jatuh pada 26 Januari mendatang, sudah dilaksanakan program paspor simpatik setiap hari Sabtu. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam rangka pembuatan paspor, sehingga sudah bisa dilihat hasilnya dengan adanya online ini.
Selain itu, Imigrasi juga berencana akan renovasi kantor baru di Baubau dan di Wakatobi. Untuk Divisi Yankum, terkait penguatan-penguatan tentang notaris, kemudian tentang fidusia dan pelaksanaan penyuluhan hukum.
“Jadi, ada program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang akan dilakukan oleh LBH yang ada di Sultra ini,” imbuhnya.
Selain itu, Divisi Yankum juga memiliki target 14 sampai 15 kabupaten/kota. Pada 2017 lalu telah terbentuk 11 kabupaten/kota peduli Ham, dan telah mendapatkan penghargaan dari Menkumham RI, Yasonna Laoly.
Laporan: Muhamad Isran
