TenggaraNews.com, KENDARI -Desember 2020, bulan penuh berkah bagi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Sebab, di bawah kepemimpinan Bupati H Surunuddin Dangga ST MM bersama Wakilnya Dr Arsalim Arifin SE MSi, rentetan penghargaan terus mengalir, baik lokal maupun nasional.
Dalam tenggang waktu tiga hari dan hanya terpaut sehari saja, secara berturut-berturut Bupati Surunuddin menerima penghargaan.
Yaitu Kabupaten Peduli HAM dari Menkunham, dan meraih Dilan Award Kategori Kepala Daerah dari OJK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dan kemarin, Pemerintah Daerah Konsel juga satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meraih prestasi prestisius, yakni di nobatkan sebagai “Kabupaten Terbaik Nasional Pencegahan Korupsi” oleh Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang beranggotakan 5 (lima) Menteri dan Kepala Lembaga yaitu Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB dan Kepala Staf Kepresidenan.
Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang berlangsung di Gedung KPK (Rabu, 16/12/2020), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo melalui video konferensi.
Suharso Monoarfa dalam laporannya sebagai salah satu Kementerian yang ada dalam SKB 5 Menteri Timnas Stranas PK menyampaikan, bahwa setelah menjalankan 11 Stranas PK selama dua tahun, mulai Januari 2019 sampai Desember 2020, ada tiga Kementerian, 9 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi se-Indonesia yang memiliki peforma baik dalam aksi dan berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi dan pencegahannya.
“Dari 87 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemda, KL yang terbaik adalah
Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, sedangkan Pemprov yaitu Bali dan Jawa Barat,” ungkap Suharso.
“Untuk di tingkat Pemkab yang terbaik hanya 9 Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Banggai, Hulu Sungai Selatan, Pringsewu, Karawang, Kuningan, Muko Muko, Kota Singkawang dan Kota Bontang,” sebutnya lagi.
Kata Suharso, ada beberapa strategi yang telah tercapai dan dilaksanakan Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terbaik tersebut, diantaranya pelayanan berbasis online melalui portal Online Single Submission (OSS), terbentuknya basis data Beneficial Ownership (BO) pada portal AHU.
“Adapun jumlah BUMN yang menerapkan Sistem Management Anti Penyuapan meningkat menjadi lebih dari 75% dari sekitar 110 BUMN yang ada, dan masih banyak lagi,” bebernya.
Dijelaskannya, pelaksanaan Stranas PK tetap menekankan pada prinsip fokus dan terukur.
“Dimana Stranas PK 2021- 2022 akan tetap fokus pada tiga isu utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum,”tandasnya.
Mengakhiri sambutannya, Menteri Suharso mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dan menjalankan 11 Stranas PK.
Laporan : Rustam
