TenggaraNews.com, KENDARI – Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) menilai pelantikan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Sultra, Yusmin S.Pd pada saat rotasi jabatan berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor : Tahun 2019, tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrator lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Januari 2019 sangat politis dan tidak berdasarkan aturan.
Olehnya itu, Gerak Sultra menuding Gubernur Ali Mazi, keputusan melantik dan mempertahankan Yusmin S.Pd sebagai Kabid Minerba, merupakan bagian dari upaya menabrak aturan atau mengamini untuk melanggara aturan yang ada.
“Yusmin adalah PNS berprofesi sebagai tenaga pengajar/pendidik (Guru) yang direkomendasikan oleh BKD, dan dilantik oleh Bapak Gubernur Ali Mazi, sebagai pejabat administrator di Dinas ESDM sangat bertentangan dengan Surat Men.Pan Nomor : B/1440/M.Pan/7/2004, perihal penjelasan Surat Edaran Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 yang menegaskan, bahwa guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan serumpun, antara lain pengawas sekolah, Kepala Sekolah/Sub Dinas/Cabang Dinas, Kepala Bidang/Subdit dan Jabatan lain yang mengelola pendidikan,” Kata Ketua Divisi Advokasi dan Investigasi Gerak Sultra, Nursan SH kepada redaksi TenggaraNews.com, Selasa 7 Mei 2019.
Lebih lanjut, mantan Ketua PMII FH UHO ini menjelaskan, pelantikan Yusmin juga bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, tertuang pada Pasal 61 menerangkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan.
“Dengan dilantiknya yusmin sebagai Kabid Minerba, maka kami menganggap bahwa Gubernur dan BKD Sultra tidak paham aturan dan mencederai konstitusi pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945,” jelasnya.
Sedangkan untuk pihak-pihak yang mengapresiasi dan mendukung serta menginginkan Yusmin untuk tetap menjabat sebagai Kabid Minerba, pihaknya tetap mengapresiasi. Karena itu menjadi hak mereka dalam mengemukakan pendapat di depan umum.
“Namun, kami sangat menyangkan bila dukungan pihak-pihak tersebut hanya dilandasi hubungan emosional semata, bukan karena melihat legal standing Yusmin menjabat sebagai Kabid Minerba, Karena menurut kami pengangkatan Yusmin menyalahi aturan,” kata Nursan SH.
Sehingga, Gerak Sultra kembali mengajak masyarakat Sultra untuk melakukan aksi unjuk rasa, pada Kamis 9 Mei 2019 mendatang, sebagai bentuk komitmen lembaga tersebut untuk meminta Gubernur taat terhadap aturan.
“Dan segera mencopot Yusmin dari jabatannya,” ungkap mantan Kordinator Eksternal BEM FH UHO ini.
Laporan: Ikas
