TenggaraNews.com, JAKARTA – Dugaan permainan atau kongkalingkong antara PT. Sultra Jembatan Mas dan pihak UPT Syahbandar Langara yang kini resmi berganti nama menjadi Syahbandar Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mendapatkan sorotan dari Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida.
Mantan Wakil Ketua DPD RI ini mengatakan, tindakan PT. SJM yang melakukan penjualan ore nickel dalam kondisi perusahaan pailit, yang dikuatkan melalui putusan PTUN Makasar pada tahun 2014 lalu, merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum.
Olehnya itu, kata dia, pihak-pihak terkait yang turut serta memberikan restu terhadap penjualan ore nickel secara illegal tersebut harus segera ditindaki, melalui pemberian sanksi tegas.
“Jika benar, pihak perusahaan melakukan penjualan ore, padahal jelas-jelas sudah pailit, maka hal ini merupakan tindakan illegal mining. Pelanggaran hukumnya sangat serius, pihak-pihak yang memberikan izin harus diberi sanksi,” tegas Laode Ida kepada TenggaraNews.com, Minus 10 Maret 2019.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, illegal mining yang dilakukan SJM tentu berjalan mulus karena adanya pemufakatan jahat, yang dilakukan secara berjamaah dan melibatkan lintas sektor.
Sebab, sebelum pihak perusahaan memberangkatkan kapal yang memuat ore, tentu ada beberapa proses administrasi yang harus dipenuhi, dan ini melibatkan instansi terkait seperti Dinas ESDM dan Syahbandar.
“Kalau sudah pailit, aset perusahaan tersebut seharusnya diserahkan ke negara, bukan justru malah dijual yang menguntungkan kelompok tertentu,” jelasnya.
“Jety ini kan dibawah kontrol inspektur tambang dan Syahbandar,” tambahnya.
Diakuinya, perusahaan tambang yang selama ini melakukan eksplorasi di lahan konsesinya disejumlah daerah di Sultra, mayoritas melaksanakan aktivitasnya dengan menabrak aturan yang ada.
Anehnya, pihak-pihak terkait justru terkesan merestui pelanggaran hukum tersebut dengan melakukan pembiaran secara terus menerus.
Sebelumnya, Ketua Umum GPMI Sultra, Alfin Pola telah membeberkan dugaan terbitnya Surat Izin Berlayar (SIB) PT. SJM untuk pemuatan ore nickel yang diterbitkan pihak Syahbandar Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sejak 2014 sampai 2019 yang diduga syarat permainan dan pihak syahbandar terindikasi masuk angin.
Alfin Pola menyebutkan, bahwa sejak dinyatakanya PT. SJM dalam kondisi pailit oleh PTUN Makasar, yang juga diperkuat surat dari Ombudsman, Dinas ESDM Sultra, dan Kementerian ESDM. Perusahaan tersebut sudah tidak bisa beroperasi lagi kerena pailit sejak tahun 2014 lalu.
Alfin menambahkan, sampai saat ini pihak Syahbandar Lapuko menerbitkan SIB untuk mengangkut ore nickel sejak 2014 sampai Februari 2019.
“Syahbandar Lapuko jangan bermain main dengan penerbitan SIB PT SJM. Kami sangat kecewa dengan syahbandar yang sampai saat ini terus memberi SIB pada PT. SJM. Padahal, perusahaan tersebut dalam keadaan pailit,” tegas Alfin, Jumat 8 Maret 2019.
Dia mendesak pihak ESDM agar konsisten dengan surat yang dikeluarkan sebelumnya, yang tidak menyepakati beroperasinya PT. SJM.
Dalam surat berlayar PT. SJM, lanjutnya, ada keterlibatan pihak ESDM Sultra, karena ada Direktur Pengawasan Tambang yang ditunjuk langsung oleh ESDM.
“Dalam hal ini, pihak ESDM kami duga tidak konsisten dengan surat yang mereka keluarkan sebelumnya. Saya bersama teman-teman akan bertandang juga ke Syabandar Molawe, untuk menghentikan aktifitas pelayaran PT. SJM,” tutup Alfin.
(Rus/red)
