TenggaraNews.com, KENDARI – Dengan tema membangun optimalisasi hukum serta sinergi pemerintah daerah militer penegak hukum dan masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) gelar FGD di Aula Makodim 1417 Kendari
Dekan Fakultas Hukum Unsultra, Dr. ST. Fatmawati L, SH., MH., dalam sambutanya menyampaikan bahwa program KKN ini bukan hanya ajang pengabdian masyarakat, tetapi juga upaya nyata membangun pemahaman hukum di kalangan generasi muda dan juga masyarakat luas.
“Program ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi mengenai dampak sosial, dengan memberikan pemahaman ini, kami berharap masyarakat lebih memahami pentingnya penanganan hukum untuk mengurangi dampak konflik sosial,” jelas Dr. Fatmawati pada Rabu 15 Januari 2025
KKN tematik Fakultas Hukum Unsultra kata Dr. Fatmawati juga digelar di sejumlah tempat yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari. Dimana, kata dia, peserta KKN tersebut terdiri dari 11 kelompok.
“Program KKN ini tidak terfokus pada satu tempat, kita ada 200 mahasiswa yang ada dan tersebar di beberapa titik kegiatan”, tambahnya.
Sementara itu, Kepala Hukum Korem 143/Haluoleo, Mayor CHK Agung Widhi Immanuel, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi tentang penanganan hukum konflik sosial, termasuk peran TNI sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.
Dikatakan Agung, peran TNI adalah mendukung Polri jika dibutuhkan dalam menangani konflik sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Sinergi dan komunikasi antara TNI dan Polri sudah terjalin dengan baik, sehingga kita siap bergerak kapan pun diperlukan,” ungkap Mayor Agung.
Laporan : Tam
