TenggaraNews.com, KOLAKA – Forum Kontraktor Kolaka (FKK) menyayangkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut main proyek. Hal tersebut membuat bebeberapa petinggi asosiasi kontraktor yang ada di Kabupaten Kolaka sepakat membentuk Forum Kontraktor.
Forum tersebut bertujuan memperjuangkan hak para kontraktor lainnya, sekaligus sebagai wadah konsolidasi dan silaturahim para kontraktor yang ada di Kolaka.
Ketua FKK, Ashar Rasid mengungkapkan, organisasi tersebut dibentuk pada 31 Desember 2019 lalu, yang beranggotakan sebanyak 100 orang lebih kontraktor yang perusahaannya masih aktif, dan juga masih melakukan pendataan sekaligus berusaha melakukan diskusi dengan pihak Pemda Kolaka, demi menyatukan persepsi dalam membangun Bumi Mekongga.
“Ya, kami sangat sayangkan adanya indikasi oknum ASN yang masuk dunia konstruksi, bahkan lakukan monopoli pekerjaan atau proyek. Akhirnya, kami yang bergelut di dunia konstruksi jadi penonton. Maka dari itu, kami bentuk forum ini,” ujar Ashar Rasyid, saat menggelar acara ngopi bareng di salah satu Warkop di Kolaka, Sabtu 25 Januari 2020 malam.
Selain itu, Ashar juga menyayangkan adanya oknum yang tidak senang dengan terbentuknya organisasi yang dipimpinnya itu. Bahkan sampai melakukan pembusukan dengan menyebar kebohongan, bahwa FKK yang dibentuk dengan tujuan melawan pemerintah.
Padahal, lanjut Ashar, anggapan itu sangat salah. Justru kehadiran forum ini sebagai wadah perjuangan bagi sesama kontraktor yang selama ini taat pajak, tapi tidak mendapat apa-apa dari Pemda.
“Kami hanya meminta kepada Pemda Kolaka supaya memperhatikan para kontraktor, terkhusus anak daerah yang berusaha melalui dunia konstruksi. Teman-teman selama ini selalu bayar pajak. Mereka hanya inginkan pekerjaan, kami ini rata-rata berasal dari menengah ke bawah yang hanya butuh menghidupi anak dan istri, bukan untuk memperkaya diri,” ujar Ashar Rasyid.
Di tempat yang sama, pengurus FKK lainnya, Lukman menegaskan, bahwa dirinya bersama rekan-rekannya yang memilih hidup melalui kontraktor, tidak mudah dalam mendirikan perusahaan, tapi penuh perjuangan termasuk taat membayar pajak. Di lain sisi ,memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga.
Lukman menambahkan, berdasarkan hasil pendataan pihaknya, terdapat 135 perusahaan konstruksi yang aktif di Kolaka, sementara paket proyek terdapat 600 lebih. Harusnya setiap perusahaan dapat satu paket. Tapi yang terjadi saat ini adanya perusahaan yang tidak dapat, karena terindikasi ada oknum ASN yang ikut bermain dengan meminjam perusahaan. Bahkan mengerjakan tiga hingga empat paket proyek sekaligus.
“Sekarang banyak yang kerja proyek tapi bukan kontraktor. Ada indikasi kebanyakan dari ASN. Karena itu perlu dilawan. Yang dilawan bukan Pemda Kolaka, tapi oknum ASN yang sudah ada gajinya, tapi juga dapat proyek tiga sampai empat paket sekaligus,” tegas Lukman.
Sementara itu, Ketua LSM Perisai, Muh. Isra mengatakan, masalah pekerjaan sebagai kontraktor endingnya adalah berbicara hak asasi manusia dalam permasalahan pekerjaan, sementara yang masuk dalam rumusan hak asasi manusia di dalam Undang Undang dlDasar 1945 itu ada beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia,
Isra berharap, Pemda Kolaka bisa merangkul para kontraktor, dalam hal ini yang tergabung dalam Forum Kontraktor Kolaka. Sebab, di dalam ada beberapa perusahaan yang aktif, nota benenya sebagai kontraktor lama dan juga sebagai putra daerah.
“Saya melihat seharusnya pemerintah bisa rangkul semua kontraktor di Kolaka, karena ini meyangkut kehiduapan manusia dan juga teman-teman kontraktor ini, adalah anak Kolaka juga, jangan ada yang dianak tirikan,” harap Muh. Isra.
Laporan : Deriyanto Tetambe
