TenggaraNews.com, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Perindustrian Perdagangan dan Bidang Riset dan Teknologi menggelar Focus Group Discussion (FDG) dengan tema Sterategi Generasi Milenial dalam Mendukung Kemandirian Riset Teknologi dan Industri Pembangunan Indonesia, Kamis (18/7/2019).
Dalam Focus Group Discussion tersebut di Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Hadi Rusmanto mengatakan, ’FGD ini merupakan langkah awal untuk kedepan memberikan kontribusi terhadap Negara Indonesia khususnya untuk HMI itu sendiri.
“Diskusi ini akan berlanjut kembali untuk mengundang para pemangku kebijakan yang nantinya melalui PB HMI bisa di memberikan rekomendasi untuk pemerintahan, ” ujar Hadi Rusmanto Mahasiswa Magister Trisakti.
Kegiatan ini di hadiri oleh narasumber yang kompeten di antaranya Faldo Maldini Politisi PAN, Pradana Indraputra Ketua Umum Kita Satu, M. Arief Rosyid Hasan Ketua Umum PB HMI 2013-2015, dan Rahmat Fikri Ketua DPP KNPI, serta dimoderatori Risdianto Pattiwael.
Menurut M. Arief Rosyid Hasan, Bonus Demografi harus di maksimalkan sebaik mungkin untuk menunjang kemajuan pemuda-pemudi Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki dana Riset kurang lebih 26 Triliun. ” Tidak lupa pula untuk kementerian-kementerian terkait seharusnya memiliki Litbang agar tercipta kemajuan Bangsa Indonesia, ” katanya.
Sementara menurut M. Pradana Indraputra, kita harus mendorong anak-anak muda untuk lebih berinovasi, destrupsi usia bukan menjadi hambatan, proteksi usaha hari ini sangat terbuka, apalagi informasih sekarang telah menjadi tambang emas untuk mendapatkan informasi terkait.
Sementara menurut Faldo Maldini dan Rahmat Fikri, Indonesia ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, peluang kita ada, hanya proteksi pemerintah harus lebih melihat outcome untuk Indonesia.
Hary Sukma Pradinata, Ketua Bidang Riset dan Teknologi PB HMI, mengatakan bahwa FGD ini merupakan prospek untuk HMI lebih berbenah pada kemajuan teknologi dan Revolusi Industri 4.0 dan kedepan kita akan mengundang kembali para pemangku kebijakan, baik DPR RI maupun Pemerintahan terkait.
Laporan : Ikas
