Sumatera Barat (Sumbar) adalah salah satu propinsi yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 yang tidak lama lagi sudah menanti di depan mata, beberapa nama yang akan bertanding di Pilkada 2020 telah beredar dan menjadi isu di tengah-tengah masyarakat.
Melihat kondisi seperti ini tentu akan menambah gejolak politik yang terjadi di Sumbar seperti mencuri garis start kampanye, dengan memasang baliho-baliho pada setiap hari-hari penting peringatan hari besar Umat Islam seperti Idul Adha, hari kemerdekaan, dan hari lainnya menjelang Pilkada serentak 2020 dilaksanakan.
Dua periode Irwan Prayitno memimpin, Sumbar dirasa stagnan dan jenuh dalam pengembangan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan, bukan itu saja, Gubernur Sumbar juga lebih memilih sering dinas keluar negeri atau keluar kota dari pada melihat setiap kabupaten yang ada di Sumbar, dan mendengarkan keluhan masyarakat Sumbar terkait susahnya mencari pekerjaan, ekonomi yang lesu, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan daya beli masyarakat lemah.
Sumbar dirasa perlu terobosan baru dengan anggaran APBD yang cukup besar, seharusnya dapat di nikmati oleh masyarakat Sumbar sebagai solusi dari setiap permasalahan yang ada.
Boleh dinas keluar negeri ataupun keluar kota namun harus dipikirkan benefit serta income apa yang akan di dapatkan oleh Sumbar, jika hanya silahturahmi dan berbagi pengalaman memimpin disalah satu Kota di Indonesia ini dirasa hanya merugikan dan buang-buang uang APBD saja, dan ini merupakan salah satu ciri pemimpin yang hanya ingin mempertahankan elektabilitasnya
Saat ini Sumbar hanya dapat membanggakan diri di sektor pendidikan, namun stagnan dan lemah disektor ekonomi,industri, dan pembukaan lapangan pekerjaan serta sektor lainnya. Sumbar perlu suplay terobosan kebijakan serta solusi demi terwujudnya masyarakat adil makmur seperti tertera di UUD 1945.
Menurut saya ada 3 hal yang harus dimiliki pemimpin Sumbar kedepan, antara lain sebagai berikut :
1. Otentik Dalam Berfikir
Pemimpin adalah orang yang dipercaya dan diamanahkan oleh rakyat untuk membawa suatu perubahan, manakala pemimpin harus memperjuangkan kebenaran atau absah dalam berfikir meskipun dalam pengambilan keputusan bertentangan dengan partainya itu sendiri, jika dirasa perlu dan untuk kebaikan Sumbar haruslah dilakukan.
Selama ini Gubernur Sumbar sangat terikat dengan partainya, jadi setiap kebijakan dan investasi ekonomi yang ada di Sumbar lebih sering menguntungkan masyarakat menengah keatas dari pada masyarakat kecil.
Artinya Sumbar dirasa perlu punya pemimpin yang Nasionalis dan Independensi dirinya terjaga serta kokoh dalam mengambil setiap keputusan yang dirasa urgent dan penting.
2. Santun Dalam Bersikap
10 Tahun Irwan Prayitno memimpin Sumbar mungkin sudah tak terhitung lagi, berapa kali banyaknya mahasiswa melakukan aksi, guru honorer, ormas, serta organisasi kepemudaan lainnya. Seringkali ditemui Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tidak berada di Istana Gubernur Sumbar dengan dalih dari Sekda sedang dinas diluar kota ataupun di luar negeri. Hal ini menimbulkan rasa kecewa yang berkelanjutan dikalangan masyarakat, karna sejatinya pemimpin santun dan bertanggung jawab saat ditemui oleh rakyatnya.
Gubernur Sumbar yang akan datang diharapkan tidak tumpang tindih dalam mengunjungi setiap Kabupaten yang ada di Sumbar, dan jangan hanya duduk serta bermalas-malasan, karna keluhan dan aspirasi masyarakat Sumbar adalah hal utama yang perlu disikapi dengan baik. Saya melihat moral dan akuntabilitas sangatlah penting untuk pemimpin Sumbar tahun 2020 nanti.
3. Cerdas Dalam Bertindak
Pemimpin Sumbar 2020 haruslah cerdas dalam bertindak dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, sebab sangat banyak PR yang ditinggalkan oleh Gubernur Sumbar saat ini nantinya yang harus dikerjakan dan ini dirasa perlu di tuntaskan. Pemimpin Sumbar yang mendatang harus bisa menjamin pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Sumbar.
Pemimpin Sumbar yang akan datang harus bisa melakukan manajemen diri, karna setiap tindakannya harus dilakukan dengan penuh strategi agar tidak terjadi pemborosan anggaran dengan program yang dirasa tidak tepat sasaran.
Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, dan Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
