TenggaraNews.com, KENDARI – KPU RI telah menunda tiga tahapan Pilkada 2020 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, yakni pelantikan PPS, verifikasi bakal calon perseorangan dan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.
Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra, Hidayatullah mengatakan, kemungkinan besar Pilkada di 270 daerah akan ditunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan, dengan melihat perkembangan wabah corona yang dapat melampaui hari pemungutan suara, pada 23 September 2020 mendatang. Padahal, telah ditentukan dalam UU 10/2016, maka bentuk hukumnya bisa revisi UU Pilkada melalui DPR atau dalam kegentingan memaksa Presiden dapat mengeluarkan Perppu.
Dari presfektif etika, lanjut mantan Ketua KPUD Provinsi Sultra ini, untuk menyelamatkan Pilkada agar berkualitas dan mendapat legitimasi yang kuat, maka tidak ada lagi ruang perdebatan panjang. Pilkada 2020 harus ditunda total.
“Saat ini dibutuhkan kecekatan, kecermatan dan naluri kemanusiaan KPU dan Bawaslu sesuai asas kepentingan umum, agar segera mengajukan usul kepada Presiden dan DPR untuk penundaan Pilkada total seluruh tahapan yang tersisa,” kata Hidayatullah, Rabu 25 Maret 2020.
Dia juga menambahkan, hal ini disebabkan karena telah didahului beberapa tahapan krusial yang telah ditunda, dan tahapan ini berimplikasi timbulnya problematika-problematika yang akan mempengaruhi secara otomatis beberapa tahapan krusial lainnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua KNPI Sultra ini menyebutkan, tahapan krusial itu antara lain tahapan pemutahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. Dampak lain ketika timbul persoalan-persoalan tersebut bukan saja berimbas pada persoalan hukum semata, tapi juga membawa implikasi kepada etika penyelenggara Pemilu.
“Maka menunda total Pilkada 2020 juga bagian dari empati dan etika kemanusiaan dalam situasi keprihatinan dunia, maupun darurat nasional wabah virus corona. Termaksud juga untuk keselamatan penyelenggara Pemilu itu sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, penundaan Pilkada 2020 akan sangat bermanfaat dan sungguh membantu pemerintahan daerah di Sultra, khususnya di tujuh kabupaten yang akan Pilkada. Dimana, terdapat anggaran Pilkada di tujuh kabupaten tersebut sebesar Rp. 314,1 miliar, baik untuk KPU maupun Bawaslu. Belum termaksud anggaran di kepolisian sebagai pengamanan Pilkada.
Hidayatullah mengungkapkan, anggaran Pilkada tersebut dapat dialihkan karena Presiden telah menerbitkan Inpres 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2020 dan mulai berlaku sejak diterbitkan.
“Instruksi Presiden ini untuk melawan semakin meluasnya penyebaran virus corona,” ungkapnya.
Adapun rincian dana Pilkada yang telah ditandatangani NPHD oleh tujuh KPU dan Bawaslu Kabupaten se-Sultra dalam T.A (2019-2020) APBD, sebagai berikut;
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Provinsi Sultra, anggaran Pilkada yang di tanda tangani di NPHD di tujuh KPU Kabupaten total sebesar Rp 227,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:
1. KPU Butur Rp25,3 miliar.
2. KPU Konkep Rp23,6 miliar.
3. KPU Konsel Rp45,8 miliar.
4. KPU Koltim Rp31,1 miliar.
5. KPU Konut Rp36,8 miliar.
6. KPU Muna Rp37,2 miliar, dan
7. KPU Wakatobi Rp28 miliar.
Sedangkan anggaran Bawaslu untuk Pilkada 7 (tujuh) daerah disetujui Rp86,3 miliar dengan rincian sebagai berikut :
1. Bawaslu Koltim Rp11,5 miliar;
2. Bawaslu Muna Rp14,8 miliar;.
3. Bawaslu Konsel Rp17,9 miliar,
4. Bawaslu Butur dialokasikan Rp10,3 miliar.
5. Bawaslu Konkep sebesar Rp7,6 miliar;
6. Bawaslu Wakatobi Rp10,5 miliar; dan
7. Bawaslu Konut Rp13,4 miliar.
Jadi untuk anggaran keseluruhan Pilkada serentak, baik KPU maupun Bawaslu di tujuh kabupaten se-Sultra total sebesar Rp. 314 miliar. Sebagian kecil telah digunakan pada tahapan persiapan T.A 2019. Tetapi anggaran sebahagian besar teralokasi di T.A 2020.
Laporan: Ikas
