TenggaraNews.com, KENDARI – Kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi kembali menuai sorotan. Kali ini, wacana pengadaan satu juta masker yang dinilai tak jelas, dan cenderung hanya sebatas opini belaka untuk menyenangkan UMKM tanpa realisasi.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Sudirman mengatakan, Gubernur Ali Mazi hanya sebatas berwacana, namun realisasinya tak jelas dan nihil.
Parahnya lagi, lanjutnya, wacana pengadaan satu juta masker tersebut tak diketahui instansi mana yang dipercayakan untuk mengurus realisasinya.
Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan, hendaknya wacana pengadaan satu juta masker tersebut ditindaklanjuti dengan penunjukan instansi penanggung jawab, sehingga OPD yang dipercayakan bisa pro aktif melakukan pendataan UMKM lokal.
“Masa hanya pengadaan masker mau Pak Gubernur juga yang turun langsung mengeksekusinya. Kan seharusnya ditunjuk satu instansi yang khusus mengurus pengadaan tersebut,” tegas politisi Partai Keadilan sejahtera (PKS) itu, Sabtu 18 April 2020.
Padahal, pengadaan satu juta masker tersebut disambut baik para penjahit di Sultra, karena mereka yang selama ini minim pesanan, bisa memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kembali beraktivitas ditengah pandemic Covid-19.
Akan tetapi, kata Sudirman, tak ada transparansi dari Gubernur Sultra soal realisasi wacana sejuta masker tersebut. Bahkan, sejumlah OPD yang dikonfirmasi dewan provinsi mengaku tak tahu menahu, seraya mengarahkan agar mengkonfirmasi langsung ke Gubernur Sultra.
Menurutnya, seharusnya Gubernur Ali Mazi menyampaikan ke publik kapan wacana tersebut akan direalisasi, bagaimana standar masker yang akan diadakan dan berapa harga beli masker yang dimaksud.
Dengan demikian, maka para penjahit lokal bisa mempersiapkan segala kebutuhan untuk penjahitan masker tersebut. Dan diketahui jelas kepada siapa mereka harus berkoordinasi.
“Kami di DPR sudah banyak menerima keluhan dari para penjahit. Hingga saat ini belum ada informasi yang jelas terkait rencana Gubernur Ali Mazi yang ramai disampaikan ke publik melalui pemberitaan,” jelasnya pria yang popular dengan sapaan Imenk.
Dia juga menambahkan, langkah-langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari justru lebih realistis dan transparan. Sebab, berdasarkan hasil koordinasi ke sejumlah penjahit di kota lulo, saat ini mereka hanya mendapatkan pesanan 20.000 ribu masker dari Pemkot Kendari.
Sudirman mengkhawatirkan, jika wacana sejuta masker tersebut akan dipesan dari para penjahit dari luar daerah, sehingga pelaku UMKM lokal tak diberdayakan dan pada akhirnya jadi penonton.
“Jangan sampai rencana pengadaan tersebut justru diberikan kepada para penjahit luar Sultra. Padahal, kita memiliki penjahit-penjahit lokal yang hasil kerjaannya juga sangat baik,” tegas Imenk.
Olehnya itu, politisi PKS itu berharap agar Gubernur Sultra tak selalunya berwacana tanpa realisasi. Apalagi tak ada transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Laporan: Ikas
