TenggaraNews.com, KENDARI – Hampir 5 tahun PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berinvestasi sekitar Rp 1,4 Milyar US$, namun sorotan miring terhadap perusahaan asal Tiongkok itu tak kunjung berhenti.
Sorotan itu mulai soal Tenaga Kerja Asing (TKA), pembayaran retribusi ke pemerintah daerah (Pemda) Konawe, penyegelan alat berat oleh aparat kepolisian dan pengelolaan limbah. Teranyar Ketua DPRD Provinsi Sultra Abdurrahman Shaleh yang menduga, ada 400 unit alat berat milik PT VDNI yang belum membayar pajak.
“Saya tak mau tanggapi soal adanya pihak yang menyoroti Virtue. Biarkan pihak-pihak yang berkompeten menyelesaikan, termasuk dari manajemen VDNI. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana investasi ini tetap berjalan sesuai perencanaan awal, ” kata Deputi Side Manager PT VDNI, Rusmin Abdul Gani saat ditemui di Kendari, Selasa (9/7/2019).
Semua pihak diminta agar berpikir jangka panjang dan masa depan perekonomian Indonesia, khususnya daerah Sultra. Dari sisi serapan tenaga kerja saat ini lebih 9 ribu orang, dengan rincian 6 ribu lebih tenaga kerja pribumi dan 3 ribu tenaga kerja asing (TKA).
“Itu baru 8 line yang beroperasi dari 15 line yang akan dibangun. Bagaimana kalau sudah beroperasi semua. Tentu serapan tenaga kerja juga akan mencapai puluhan ribuan. Sebagai contoh di Morowali, hanya ada 15 line, tenaga kerjanya lebih 40 ribu, ” jelas Rusmin.
Belum lagi dilihat dari sisi multi player efek lainnya. Roda ekonomi warga yang berada di sekitar pabrik smelter VDNI di Morosi, mulai bergerak secara simultan. “Nah bagaimana kalau sudah beroperasi semua pabrik smelter OSS yang direncanakan 35 line. Wah akan lebih besar lagi dampak ekonominya, ” ujarnya.
PT VDNi berinvestasi di atas lahan 700 hektar di Morosi, dengan nilai 1,4 Milyar US$ untuk 15 line. Kapasitas produksi saat ini baru mencapai 600 ribu metrik ton pertahun. Tahun 2020, akan ditingkatkan menjadi 1 juta metrik ton per tahun.
Mengenai dampak lain atas kehadiran investasi ini, menurut Rusmin, itu sudah pasti tidak bisa dihindari. “Alam ini dikelola untuk kepentingan manusia. Tinggal bagaimana menjaga keseimbangannya. Demikian pula halnya di Morosi, kehadiran investasi perlu dijaga kesinambungan semua pihak. Bila ada masalah tentu dibicarakan dan diselesaikan secara prosedural, ” harap Rusmin.
Jangan setelah hampir 5 tahun berinvestasi, selalu ada permasalahan diperbincangkan di publik. “Saya kira komitmen awal Pemda, pengusaha yang akan berinvestasi diberi kemudahan. Jangan setelah inves, muncul berbagai macam persoalan, ” tegasnya.
Sebab ini investor asing yang dihadapi. Di awal investasi, mungkin mereka merasa nyaman dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Pemda Tapi dalam perjalanan beberapa tahun kemudian, muncul masalah yang tak pernah dialami sebelumnya. “Saya kira ini yang perlu diperhatikan kita semua. Bila ada masalah, sebaiknya dibicarakan bersama, ” kata Rusmin.
Laporan : Rustam
