TenggaraNews.com, JAKARTA – Panitia lelang di Biro ULP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI diduga kerap bermain mata dengan para pemenang tender. Semua lelang tender sebelumnya telah diatur pemenangnya.
“Semua pengadaan barang dan jasa di sana rekayasa. Tendernya hanya tipu-tipu, semua paket pekerjaan sudah ada calon pemenangnya,” ujar Nathanael Simanjuntak, Direktur PT Multi Karya Pratama (MKP), Rabu 8 Mei 2019.
Nathanael mengatakan, Kepala Biro ULP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi juga harus diperiksa oleh inspektorat. Sebab, orang-orang yang menjadi panitia lelang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan paket tender.
“Kepala Bironya, Harno Trimadi. Semua petugas ULP yang melaksanakan tender barang dan jasa tidak punya integritas dan tidak punya kemampuan,” ucapnya.
PT MKP merasa dicurangi dalam lelang tender penyelesaian trastle dan dermaga Pelabuhan Sarmi. Sebab, pihaknya kalah dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan pemenang tender dipilih oleh panitia lelang adalah PT Lalanta Waya, yang memberikan penawaran lebih tinggi dari PT MKP.
Paket Penyelesaian trastle dan dermaga Pelabuhan Sarmi sendiri memiliki pagu anggaran Rp 18.070.244.000 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp16.263.218.175,29.
Penawaran PT MKP untuk paket proyek ini Rp 14.800.000.000, sementara penawaran PT Lalanta Waya Rp 15.450.059.311,85. Dan setelah melalui negosiasi, PT Lalanta Waya berhasil mendapatkan nilai kontrak Rp 15.450.000.000.
Sementara itu, Kepala Biro ULP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa hasil telaah proses lelang paket tersebut tidak bisa diungkap ke publik.
“Hasil telaah itu konsumsi internal, lihat saja nanti. Lagi pula itu belum ada pemenangnya, kecuali kalau sudah ada surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ), karena itu konstruksi. Jadi, sampai ada penerbitan SPPBJ masih bisa diubah,” tandasnya.
Laporan: Badar
Editor: Ikas
