TenggaraNews.com, KENDARI – Lima Lembaga di Sultra bersatu menyelenggarakan Dialog Publik Kepemiluan bertajuk “Memperkuat akuntabilitas kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dalam menghasilkan Pemilu 2019 berintegritas dan berkualitas”, yang akan digelar pada 26 Februari 2019.
Rencananya, dialog tersebut akan dibuka oleh Kapolda Sultra, Brigjen Pol. Iriyanto, di D’Blizt Hotel Kendari.
Adapun kelima lembaga tersebut adalah SultraDemo Pemantau yang dipimpin oleh Arafat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra dibawah pimpinan Andri Darmawan, KIPP Sultra, Muhammad Nasir, WALHI Sultra, Saharuddin, dan JARI Sultra, Muhammad Fajar Hasan. Kelimanya tergabung dalam Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra.
Sekjend SultraDemo, Zainal Abidin mengungkapkan, dialog tersebut akan dihadiri sekurang-kurangnya 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, Akademisi, penyelenggara pemilu, LSM/NGO, Kelompok Cipayung dan tokoh masyarakat.
Selain itu, penyelenggara juga akan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Nasir, Polda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan pengamat politik, Dr. Najib Husen yang juga Dosen Ilmu Politik UHO.
“Insya Alllah akan dibuka langsung Kapolda Sultra, kegiatan ini berlangsung sehari dari pagi hingga selesai,” katanya, Sabtu 23 Februari 2019.
Di tempat terpisah, Ketua KAI Sultra, Andri Darmawan mengatakan, kegiatan dialog publik tersebut merupakan bentuk kepedulian lembaga di Sultra, dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan terpercaya.
Ditambahkannya, konsolidasi masyarakat sipil Sultra diperlukan dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu 2019 semakin terpercaya. Penyelenggara KPU dan Bawaslu harus benar- benar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga trash keprcayaan yang diamanahkan meningkat.
“Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra yang menyatukan lima lembaga ini minimal bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, OKP, NGO dan seluruh masyarakat untuk mendukung serta turut serta dalam membangun demokrasi yang bersih, jujur adil dan terpercaya. Kita semua memiliki tugas yang sama yakni memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan UU,” jelasnya.
(Zka/red)
