Kecewa Kinerja Bupati, Masyarakat Koltim Desak Tony Herbiansyah Mundur

TNC, KOLTIM – Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang tergabung dalam gerakan Rakyat Koltim Mengunggat (RKM) menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi 218”, Senin (21/8/2017). Hal tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap Tony Herbiansyah selaku pucuk pimpinan di daerah tersebut, yang diduga telah menciderai amanah dan tujuan dari pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), sebagaimana telah diperjuangkan masyarakat bersama para tokoh pemekaran.

Korlap RKM, Ridwan Iskandar mengungkapkan, setelah pihaknya mencermati dan mempelajari secara seksama serta komprehensif, berbagai dinamika peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, Bupati Kolaka Timur (Koltim), Tony Herbiansyah telah melakukan berbagai penyimpangan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran perundang-undangan yang sangat serius serta merugikan daerah dan masyarakat secara umum di Koltim.

“Kami atas nama masyarakat Koltim menyatakan tidak mau lagi dipimpin oleh bupati yang tidak konsisten, selalu bertentangan antara kata dan perbuatan. Serta mengutuk keras keterlibatan istrinya yang selalu mencampuri tata kelola pemerintahan,” tegas pria yang akrab disapa Rido, Senin (21/8/2017).

Untuk itu, lanjutnya, pihakya meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Koltim untuk segera melakukan rapat pleno luar biasa, guna menyikapi aspirasi yang disampaikan dan menentukan sikap terhadap Tony Herbiansyah, yang telah melanggar Undang-Undang dan sumpah jabatan sebagai Bupati Koltim.

Selain itu, aksi massa juga mendesak para wakil rakyat tersebut, untuk menyelematkan daerah ini dan tidak tinggal diam melihat persoalan serta permasalahan saat ini, yang semakin hari kian terpuruk akibat ulah pemimpin bermental sewenang-wenang. Pihaknya juga meminta sekiranya dewan memanfaatkan dan menggunakan hak hak DPRD, demi kepentingan daerah dan masyarakat Koltim.

Tak hanya itu saja, massa aksi juga meminta Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk meninjau ulang SK pengangkatan Tony Herbiansyah sebagai Bupati Koltim, karena telah banyak melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji serta telah melanggar sumpah jabatannya.

“Kami juga meminta pihak penegak hukum segera melakukan investigasi dan pengusutan dugaan terjadinya KKN. Diantaranya, adanya pekerjaan pembangunan empat buah box culvert di Kecamatan Ueesi tahun anggaran 2016, sebesar Rp 2 miliar lebih yang telah dinyatakan 100 persen, namun sebagaian diduga fiktif,” jelasnya.

Praktek korupsi lainnya juga dilakukan pada proyek pengadaan server dan sistem penataan aset Pemda, yang telah dianggarkan ratusan juta rupiah, namun tidak dapat digunakan karena sistem dan spesifikasi server tersebut tidak sesuai dan sebagian fiktif. Kemudian, kata dia, pemotongan gaji atau gratifikasi guru-guru pada triwulan IV 2016. Dimana hanya dibayarkan untuk dua bulan saja, padahal yang harus diterima sebanyak tiga bulan. Artinya, telah terjadi pemotongan anggaran satu bulan dan uangnya diduga mengalir pada isteri bupati, dalam kapasitasnya sebagai Kadis Dikbudpora.

“Demikian juga dengan dugaan gratifikasi dalam penerbitan izin eksploitasi Rawa Tinondo,” katanya.

Anehnya, Surya Hutapea selaku isteri Bupati Koltim selalu mencampuri urusan pemerintahan, dan tidak sedikit kebijakan bupati yang sudah ditetapkan, kemudian berubah lagi karena protes dari sang istri, sehingga kebijakan kepala daerah cenderung sesuai kemauan dan terkesan didominasi dari wanita istri bupati tersebut.

Selain itu, massa aksi juga menilau bahwa bupati lebih mementingkan kroni-kroni dan pribadinya sendiri ketimbang kepentingan masyarakat umum. Contoh sederhananya yakni banyaknya ruas-ruas jala yang rusak, dan dalam kondisi yang memprihatinkan namun dibiarkan begitu saja. Bahkan, ruas jalan menuju kompleks perkantoran Pemkab Koltim kondisinya berlumpur bagai kubangan kerbau juga tidak dipedulikan.

Parahnya lagi, rumah jabatan (Rujab) bupati yang sudah selesai dibangun melalui APBD Tahun Anggaran 2016, justru tidak ditempati karena sang isteri tak berkenan tinggal di kediaman tersebut. Kemudian Pemkab Koltim kembali menganggarkan pembangunan Rujab baru Tahun Anggaran 2017, yang disamarkan dalam nomenklatur menjadi pembangunan mess Pemda.

“Belanja pemerintah daerah melalui APBD berpotensi menyimpang, karena tidak sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan negara/daerah. Pasalnya, penetapan APBD itu tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang,” beber Rido. (Tim/**)