TenggaraNews.com, KENDARI – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Asril, menegaskan dalam forum diskusi publik “Menelaah Lorong Gelap Kampanye Pemilu 2019”, para calon anggota legislatif (Caleg) dilarang memasang alat peraga kampanye (APK) berupa stiker di mobil angkutan umum dan mobil dinas milik pemerintah.
“Ini sesuai PKPU yang sudah ditetapkan. Kami sudah melakukan sosialisasi larangan ini kepada pengurus partai politik, agar selanjutnya menyampaikan kepada Caleg. Namun fakta yang kami lihat di lapangan, masih ada stiker Caleg yang dipasanga di kaca belakang angkutan kota (angkot). Bahkan mungkin ada juga kendaraan dinas, hanya belum ketahuan saja,” jelas Asril di hadapan peserta diskusi publik yang dihadiri pengurus Parpol sekota Kendari, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan puluhan jurnalis yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kendari.
Mengenai penertiban pemasangan stiker di kendaraan umum dan lainnya, ini merupakan tugas Bawaslu Kota Kendari untuk melakukan penertiban.
“KPU dan Bawaslu Kota Kendari sudah berkoordinasi untuk melakukan penertiban. Hanya memang saat ini masih tahap sosialisasi, agar para Caleg dengan suka rela membuka stiker citra diri yang terpasang dibuka sendiri,” kata Asril.
KPU juga menjelaskan, APK berupa stiker citra diri Caleg dibolehkan dipasang atau ditempel di kendaraan milik pribadi.
“Kalau pasang di mobil pribadi, itu dibolehkan. KPU dan Bawaslu tidak bisa melarang kalau mau dipasanga di mobil pribadi,” tegasnya.
Khusus untuk pemasangan stiker di mobil ambulance, menurutnya, dibolehkan tetapi peraturannya hanya boleh memasang logo partai saja. “Tidak boleh memasanga citra diri calon yang sifatnya mengandung ajakan,” tegasnya lagi.
Terkait akan adanya penertiban stiker Caleg yang dipasanga di kendaraan umum atau mobil dinas, dalam waktu dekat ini Bawaslu Kota Kendari, akan melakukan penertiban secara massal.
“Dalam minggu ini, kami masih intens melakukan sosialisasi kepada Partai Politik, agar menyampaikan seluruh Calegnya membuka stiker citra diri yang terpasang di kendaraan umum atau mungkin di mobil dinas,” kata La Ode Muhammad Hermanto, Komisioner Bawaslu Kota Kendari.
Setelah tahap sosialisasi, masih saja ditemukan stiker terpasang di angkutan umum atau dinas, maka Bawaslu Kota Kendari bersama tim, akan melakukan penertiban.
“Kami akan buka, tanpa ada kompromi karena Bawaslu sudah melakukan sosialisasi berkali-kali. Termasuk di media sudah banyak yang mengulas informasi ini. Yang jelas, kami akan tertibkan bagi yang melanggar,” tegas Hermanto.
(Rus)
